Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerima banyak aduan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikal. Fenomena terpaparnya ASN dengan paham radikal meruapakan fenomena baru dan harus segera diredam.
"Indikasi itu ada, banyak pengaduan makanya upaya bapak kepala BNPT secara masif terus mendatangi kementerian-kementerian. Bahkan menteri juga mengundang kepala BNPT memberikan materi bernuansa resonansi kebangsaan tentang bahaya radikalisme bagi ASN," tutur Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris di Jakarta, Sabtu (16/11).
Irfan melanjutkan, BNPT terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk meminimkan paham radikalisme yang memapar ASN. Bahkan, upaya deradikalisasi juga dilakukan kepada para calon ASN dan lingkungan perguruan tinggi. Perlu upaya menyuluruh dari setiap pihak untuk sama-sama menangkal paham radikal.
Baca juga: BNPT: Paparan Radikalisme Saat ini Melalui Istri
"Kita tidak kuat untuk langsung mengubah semua seperti mengembalikan jari tangan. Harus ada perhatian khusus dari pimpinan civitas akademika. Bahkan bila perlu ada sebuah program pemantauan monitoring pembinaan," tuturnya. (X-15)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved