Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengindikasikan perubahan tren dalam penyebaran paparan radikalisme.
"Kalau dulu lewat laki-laki, suami yang ikut dan tidak membawa anak dan istri. Tapi trennya sejak Sibolga dan Surabaya, kemudian seperti Eselon IV Kementerian Keuangan, Eselon II Batang, yang terpengaruh kuat adalah istrinya yang kemudian mengajak anaknya dan suaminya," ucap tutur Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris di Jakarta, Sabtu (16/11).
Mayoritas terpapar dari konten-konten negatif yang di dunia maya. Dia menuturkan, melihat latar belakang yang terpapar radikalisme, bukan semata karena faktor ekonomi.
"Jadi faktor ekonomi bukan tunggal. Jadi kalau alasannya ekonomi, Eselon II Batang saja sudah sejahtera. Eselon IV Kementerian Keuangan, bahkan S2 Flinders University, ditemukan di Suriah dengan lima anak gadisnya," ungkap Irfan.
Baca juga: Mencegah Radikalisme di Xinjiang Islamic Institute
Kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, menurut Irfan, menjadi salah satu faktor seseorang mudah terpapar paham radikal yang menargetkan para pejabat negara.
"Mau ASN mau bukan kalau sudah merasa kecewa dan merasa terpinggirkan. Media yang dia buka hanya yang melegitimasi perilakunya untuk melakukan perlawanan. Tanpa dia menyadari diri sebagai bagian dari negara ini," paparnya. (X-15)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved