Selasa 12 November 2019, 22:35 WIB

Cegah Desa Fiktif, KPK Ingatkan Pentingnya Pengawasan Aliran Dana

Cegah Desa Fiktif, KPK Ingatkan Pentingnya Pengawasan Aliran Dana

ANTARA
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aliran dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat guna mencegah timbulnya desa fiktif yang turut menerima dana tersebut.   

"Proses investigasi atau proses pengawasan yang dilakukan juga penting untuk memastikan uang itu tepat sasaran," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11).

Febri mengatakan, dalam mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa, metode yang digunakan tidak harus selalu dengan pendekatan penyidikan tindak pidana korupsi, melainkan bisa dimulai melalui pendekatan pencegahan atau audit investigatif.

Bila nantinya ditemukan dugaan tindak pidana, baru kemudian dapat dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut.  

"Ini penting agar tidak muncul kekeliruan pemahaman seolah-olah ketika ada beberapa desa yang diduga fiktif kemudian digeneralisir
semuanya," ucap Febri.


Baca juga: Kemendes Bantah Sri Mulyani dan KPK Soal Desa Fiktif di Konawe

 

Febri menambahkan terungkapnya sejumlah modus pembentukan desa fiktif, seperti memanipulasi surat keputusan (SK) pembentukan desa yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara, dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengungkap keberadaan desa fiktif di wilayah
lain.  

"Yang pasti kita betul-betul harus menjaga agar aliran, agar penggunaan keuangan negara yang niat baiknya diberikan melalui dana desa itu bisa tepat sasaran," ujar Febri.  

"Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan modus desa fiktif atau SK mundur begitu, tanggal mundur atau modus-modus yang lain, sehingga penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran dan akhirnya yang dirugikan juga masyarakat sendiri," sambung dia.    

KPK, lanjut Febri, juga terus mendukung kepolisian dalam mengungkap keberadaan desa fiktif penerima dana desa melalui fungsi koordinasi dan supervisi.  

"Jika nanti ada kasus-kasus baru dan membutuhkan dukungan KPK, maka KPK akan sangat terbuka untuk itu," ucap Febri. (OL-1)

 

Baca Juga

MI/ADI MAULANA IBRAHIM

Pengusutan Rasuah Satelit Segera Rambah Pihak Militer

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 14:10 WIB
Saat masih tahap penyelidikan, Kejagung sudah memeriksa purnawirawan TNI yang masih aktif di militer saat perkara...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Menkeu Wasapadai Omicron Bakal Berdampak pada Perekonomian Kuartal I-2022

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 27 Januari 2022, 14:04 WIB
Sri Mulyani menyebutkan kasus rata-rata tujuh hari dunia per 25 Januari 2022 mencapai 3,31 juta dengan kematian sebanyak 8.000 sedangkan di...
MI/Gabriel Langga

Legislator Komisi III DPR Minta Kejaksaan Perkuat Satgas Mafia Tanah

👤Putra Ananda 🕔Kamis 27 Januari 2022, 13:50 WIB
Seringkali petugas kejaksaan atau kepolisian yang dikirimkan pusat untuk mengatasi permasalahan mafia tanah kurang memahami...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya