Selasa 12 November 2019, 22:35 WIB

Cegah Desa Fiktif, KPK Ingatkan Pentingnya Pengawasan Aliran Dana

Cegah Desa Fiktif, KPK Ingatkan Pentingnya Pengawasan Aliran Dana

ANTARA
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aliran dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat guna mencegah timbulnya desa fiktif yang turut menerima dana tersebut.   

"Proses investigasi atau proses pengawasan yang dilakukan juga penting untuk memastikan uang itu tepat sasaran," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11).

Febri mengatakan, dalam mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa, metode yang digunakan tidak harus selalu dengan pendekatan penyidikan tindak pidana korupsi, melainkan bisa dimulai melalui pendekatan pencegahan atau audit investigatif.

Bila nantinya ditemukan dugaan tindak pidana, baru kemudian dapat dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut.  

"Ini penting agar tidak muncul kekeliruan pemahaman seolah-olah ketika ada beberapa desa yang diduga fiktif kemudian digeneralisir
semuanya," ucap Febri.


Baca juga: Kemendes Bantah Sri Mulyani dan KPK Soal Desa Fiktif di Konawe

 

Febri menambahkan terungkapnya sejumlah modus pembentukan desa fiktif, seperti memanipulasi surat keputusan (SK) pembentukan desa yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara, dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengungkap keberadaan desa fiktif di wilayah
lain.  

"Yang pasti kita betul-betul harus menjaga agar aliran, agar penggunaan keuangan negara yang niat baiknya diberikan melalui dana desa itu bisa tepat sasaran," ujar Febri.  

"Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan modus desa fiktif atau SK mundur begitu, tanggal mundur atau modus-modus yang lain, sehingga penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran dan akhirnya yang dirugikan juga masyarakat sendiri," sambung dia.    

KPK, lanjut Febri, juga terus mendukung kepolisian dalam mengungkap keberadaan desa fiktif penerima dana desa melalui fungsi koordinasi dan supervisi.  

"Jika nanti ada kasus-kasus baru dan membutuhkan dukungan KPK, maka KPK akan sangat terbuka untuk itu," ucap Febri. (OL-1)

 

Baca Juga

Antara

Korban Kebiadaban KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

👤Emir Chairullah 🕔Senin 20 September 2021, 20:25 WIB
"Tidak benar berita yang beredar karena kami semua menjadi korban aksi penganiayaan yang dilakukan KKB, Senin lalu (13/9)," kata...
MI/anggoro

Pengamanan Serangan Siber Terkendala Anggaran dan Regulasi

👤Putra Ananda 🕔Senin 20 September 2021, 20:00 WIB
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan mengamini bahwa BSSN perlu mendapatkan penguatan peran pada sisi anggaran maupun...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Penyerangan KKB, Muhadjir: Layanan Kesehatan Tidak boleh Mandek

👤 Atalya Puspa 🕔Senin 20 September 2021, 18:44 WIB
Ia mengungkapkan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan rotasi nakes di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bendungan Rakyat

\PEMERINTAH berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Tanah Air.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya