BSSN Komitmen Perkuat Ketahanan dan Keamanan Siber

INDONESIA sebagai bagian dari tatanan global tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Salah satu dinamika paling berpengaruh ialah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dalam satu ruang siber.

Demikian sambutan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen (Purn) Hinsa Siburian pada konferensi Cyber Security Indonesia 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/11).

Kegiatan bertajuk In Support Of The Nation’s Cyber And Information Security Agenda, itu dihadiri Duta Besar Hungaria Judit Pach, Duta Besar Keamanan Siber Inggris, Henry Pearson, APJII, pejabat kementerian/lembaga, serta para pimpinan badan usaha, komunitas, dan asosiasi keamanan siber.

Hinsa menegaskan bahwa perkembangan teknologi tersebut menjadi tantangan baru bagi strategi pertahanan dan keamanan berbagai negara, baik di tingkat pemerintah, infrastruktur nasional, maupun masyarakat.

Teknologi informasi dan komunikasi memberi manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan perubahan kehidupan sosial. Di sisi lain, hal itu juga membawa risiko, ancaman baru keamanan informasi seperti pencurian, kebocoran data serta munculnya unauthorized network access, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya mengamankannya.

"Selama hampir tiga tahun ini BSSN berkomitmen untuk terus berperan dalam membangun keamanan dan ketahanan siber nasional," kata Hinsa.

Berdasarkan laporan Global Cybersecurity Index (GCI) yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU), terang dia, peringkat Indonesia naik dari urutan ke-70 pada 2017 menjadi 41 di 2018 dari 194 negara.

Menurut dia, peningkatan peringkat GCI yang sangat signifikan itu tidak lepas dari dukungan dan peran aktif para pemangku kepentingan keamanan siber nasional yang dikonsolidasikan oleh BSSN.

Konsolidasi tersebut dalam hal membangun dan mengembangkan ekosistem keamanan siber untuk mendukung peningkatan keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Peringkat GCI ini telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber," katanya.

Hinsa menambahkan, penilaian GCI memiliki lima pilar parameter, yaitu aspek legal, teknikal, organisasi, pembangunan kapasitas, dan kerja sama. Seluruh pilar itu menjadi salah satu landasan dalam menyusun strategi keamanan siber nasional.

Lebih jauh, terang dia, strategi keamanan siber nasional sangat diperlukan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden, serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber.

"Sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan strategi keamanan siber, yaitu meningkatkan ketahanan dan kapabilitas siber, menciptakan ekosistem inovasi keamanan siber, penguatan kerangka hukum di bidang keamanan siber, kerja sama internasional dan diplomasi siber."

Konferensi Cyber Security Indonesia 2019, imbuhnya, merupakan momentum yang sangat strategis sebagai salah satu sarana dalam berbagi informasi mengenai keamanan siber, termasuk upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan siber dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan siber nasional.

Hinsa berharap semua pihak dapat membangun kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman siber sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, melalui kolaborasi working group, investigasi dan penelitian bersama terkait teknologi, tren, permasalahan siber, dan capacity building dengan melaksanakan cyber security training. (OL-8)