Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI 1 DPR RI kembali menggelar rapat perdana dengan mitra kerjanya. Kali ini, rapat dilakukan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat dimulai sekitar pukul 10.15 WIB di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Dalam kesempatan rapat perdana kali ini, Panglima Hadi memaparkan sejumlah alutsista yang dimiliki oleh TNI. Alutsista tersebut digunakan untuk menjaga pertahanan di dalam negeri hingga untuk menjaga perbatasan-perbatasan terluar Indonesia.
Selain itu, Hadi juga membahas tentang peran TNI dalam pengamanan pilkada serentak 2020. Menurut Hadi, Papua masih menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pelaksanaan pilkada.
"Papua merupakan salah satu wilayah rawan konflik saat pelaksanaan pilkada serentak 2020," ujar Hadi.
Baca juga: Komisi I DPR RI Minta KBRI Kuala Lumpur Perbaiki Layanan Paspor
Setelah mendengar pemaparan dari Panglima TNI, Ketua Komisi I Meutya Hafidz menyebut pendalaman pemaparan program kerja TNI akan dilakukan secara tertutup di dalam rapat kerja kali ini. Sedikitnya sudah ada 25 anggota Komisi 1 yang ingin melakukan pendalaman tentang materi yang disampaikan oleh Panglima TNI.
"Pendalaman dilakukan tertutup," tuturnya.
Sebelumnya, Meutya mengatakan rapat kerja akan digelar dengan sejumlah mitra pada pekan ini hingga pekan depan. Ia berujar dalam setiap rapat kerja Komisi I akan menanyakan terkait program kerja utama masing-masing mitra, khususnya di setiap kementerian yang memiliki menteri baru.
“Kita mau melihat bagaimana rencana-rencana kerja dan juga apa-apa juga yang akan dilakukan. Tentu dari awal harus ada kesepahaman dan juga langkah-langkah bersama karena tentu kementerian tersebut adalah mitra dari Komisi I. Sehingga kerja sama harus baik ke depan untuk pertahanan yang solid dan dalam rangka informasi yang cepat, merata,” ungkapnya.
Selasa (5/11), Komisi I telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Rapat kerja dengan mitra komisi dimaksudkan untuk mengetahui program-program ke depan masing-masing mitra. Pekan depan Komisi 1 kana memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.(OL-5)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut kapal induk Giuseppe Garibaldi buatan Italia ditargetkan tiba di Indonesia sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Sebanyak 133.000 personel TNI dan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) akan dikerahkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas
TNI menggelar gladi bersih persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (3/10).
Ketiadaan buku putih berpotensi merusak kepercayaan negara lain yang selama ini dibangun melalui transparansi sektor pertahanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved