KOMISI 1 DPR RI kembali menggelar rapat perdana dengan mitra kerjanya. Kali ini, rapat dilakukan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat dimulai sekitar pukul 10.15 WIB di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Dalam kesempatan rapat perdana kali ini, Panglima Hadi memaparkan sejumlah alutsista yang dimiliki oleh TNI. Alutsista tersebut digunakan untuk menjaga pertahanan di dalam negeri hingga untuk menjaga perbatasan-perbatasan terluar Indonesia.
Selain itu, Hadi juga membahas tentang peran TNI dalam pengamanan pilkada serentak 2020. Menurut Hadi, Papua masih menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pelaksanaan pilkada.
"Papua merupakan salah satu wilayah rawan konflik saat pelaksanaan pilkada serentak 2020," ujar Hadi.
Baca juga: Komisi I DPR RI Minta KBRI Kuala Lumpur Perbaiki Layanan Paspor
Setelah mendengar pemaparan dari Panglima TNI, Ketua Komisi I Meutya Hafidz menyebut pendalaman pemaparan program kerja TNI akan dilakukan secara tertutup di dalam rapat kerja kali ini. Sedikitnya sudah ada 25 anggota Komisi 1 yang ingin melakukan pendalaman tentang materi yang disampaikan oleh Panglima TNI.
"Pendalaman dilakukan tertutup," tuturnya.
Sebelumnya, Meutya mengatakan rapat kerja akan digelar dengan sejumlah mitra pada pekan ini hingga pekan depan. Ia berujar dalam setiap rapat kerja Komisi I akan menanyakan terkait program kerja utama masing-masing mitra, khususnya di setiap kementerian yang memiliki menteri baru.
“Kita mau melihat bagaimana rencana-rencana kerja dan juga apa-apa juga yang akan dilakukan. Tentu dari awal harus ada kesepahaman dan juga langkah-langkah bersama karena tentu kementerian tersebut adalah mitra dari Komisi I. Sehingga kerja sama harus baik ke depan untuk pertahanan yang solid dan dalam rangka informasi yang cepat, merata,” ungkapnya.
Selasa (5/11), Komisi I telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Rapat kerja dengan mitra komisi dimaksudkan untuk mengetahui program-program ke depan masing-masing mitra. Pekan depan Komisi 1 kana memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.(OL-5)
