Jumat 01 November 2019, 12:30 WIB

Komisi I DPR RI Minta KBRI Kuala Lumpur Perbaiki Layanan Paspor

Thomas Harming Suwarta | Internasional
Komisi I DPR RI Minta KBRI Kuala Lumpur Perbaiki Layanan Paspor

ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahmam
Seorang warga melintas di depan KBRI Malaysia di Kuala Lumpur.

 

KEJADIAN meninggalnya, Tamam, pekerja migran asal Bawean, Jawa Tengah saat mengantre perpanjangan paspor di KBRI Kuala Lumpur, Kamis (31/10) malam disorot Komisi I DPR RI. Komisi I mendesak agar layanan paspor yang selama ini sudah banyak disorot bisa segera diperbaiki.

"Kita tentu saja prihatin serta turut berduka cita pada seluruh keluarga atas meninggalnya salah seorang pekerja migran kita, Bapak Tamam. Sangat disayangkan terlepas dari apa pun penyebab meninggalnya, bahwa sampai ada yang meninggal ini harus menjadi perhatian kita bersama," kata Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani di Jakarta, Jumat (1/11).

Ia tegaskan, kejadian itu harus menjadi evaluasi baik bagi pihak KBRI Kuala Lumpur maupun Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Baca juga: Pekerja Migran Meninggal Saat Antre di KBRI Malaysia

"Mengapa proses pengantrian memakan waktu sangat lama? Jika pun ternyata layanan paspor bisa dilakukan secara online, para pekerja migran kita tetap memilih untuk mengantre bisa saja karena ketidaktahuan. Itu artinya kurangnya sosialisasi dari KBRI terkait mekanisme pengurusan dokumen. Ini harus jadi catatan serius," tegas dia.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri tersebut berharap KBRI berbenah untuk segera memperbaiki layanan.

"KBRI harus memastikan sistem ke depan dibuat lebih mudah dan lebih cepat mengingat kondisi para pekerja migran kita yang datang dari berbagai titik di Malaysia yang jauh-jauh, dengan memakan biaya perjalanan, termasuk potensi kehilangan upah karena izin tak bekerja. Dalam hal ini KBRI juga perlu mengantisipasi trend peningkatan antrian dan tidak sekedar reaktif sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," pungkas Christina. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More