Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/11).
Dalam sambutannya, Jokowi menekankan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah harus berkontribusi terhadap pengembangan industri dalam negeri, termasuk usaha mikro kecil dan menengah.
"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa kita impor. Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, buat pacul tahun depan saya beli ini puluhan ribu. Cangkul, pacul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita sebesar ini, industrinya berkembang, benar pacul harus impor?,” kata Jokowi, Rabu (6/11).
Menurut Kepala Negara, impor yang terus menerus dilakukan akan membuat pertumbuhan lapangan kerja terhambat. Kondisi ini berujung pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Menteri Edhy Berusaha Tekan Impor Garam
Mantan Gubernur DKI ini menegaskan Indonesia sudah tidak bisa lagi melakukan rutinitas lama dengan terus mengimpor barang di tengah kondisi perekonomian yang memprihatinkan.
“Lah bagaimana kita masih senang impor padahal neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor. Kebangetan banget, uangnya pemerintah lagi. Kebangetan kalau itu masih diteruskan, kebangetan," ungkapnya.
Jokowi menekankan semua pihak harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun. Dunia juga sedang dalam ancaman resesi. Bahkan ada yang sudah masuk resesi dan menuju resesi.
“Untuk itu kita harus mampu bertahan dan harus mampu menurunkan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan. Dengan meningkatkan eksor, substitusi impor dan meningkatkan lapangan kerja," tutur Presiden.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved