Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/11).
Dalam sambutannya, Jokowi menekankan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah harus berkontribusi terhadap pengembangan industri dalam negeri, termasuk usaha mikro kecil dan menengah.
"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa kita impor. Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, buat pacul tahun depan saya beli ini puluhan ribu. Cangkul, pacul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita sebesar ini, industrinya berkembang, benar pacul harus impor?,” kata Jokowi, Rabu (6/11).
Menurut Kepala Negara, impor yang terus menerus dilakukan akan membuat pertumbuhan lapangan kerja terhambat. Kondisi ini berujung pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Menteri Edhy Berusaha Tekan Impor Garam
Mantan Gubernur DKI ini menegaskan Indonesia sudah tidak bisa lagi melakukan rutinitas lama dengan terus mengimpor barang di tengah kondisi perekonomian yang memprihatinkan.
“Lah bagaimana kita masih senang impor padahal neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor. Kebangetan banget, uangnya pemerintah lagi. Kebangetan kalau itu masih diteruskan, kebangetan," ungkapnya.
Jokowi menekankan semua pihak harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun. Dunia juga sedang dalam ancaman resesi. Bahkan ada yang sudah masuk resesi dan menuju resesi.
“Untuk itu kita harus mampu bertahan dan harus mampu menurunkan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan. Dengan meningkatkan eksor, substitusi impor dan meningkatkan lapangan kerja," tutur Presiden.(OL-5)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved