Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN DPR RI segera menetapkan Komjen Idham Aziz sebagai Kapolri. Pentepan Idham akan dilakukan melalui Rapat Paripurna meneruskan keputusan tingkat 1 Komisi III yang telah meloloskan Idham dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Kapolri kemarin.
Sebelum menggelar Rapat Paripurna, pimpinan DPR sebelumnya telah lebih dulu melaksanakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas keputusan Komisi III tentang Idham.
Sementara itu, Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung siang ini pukul 14.00 WIB.
"Jadi berdasarkan surat dari Pimpinan Komisi III tadi kita terima di meja pimpinan untuk melakukan rapim, rapat konsultasi mengagendakan atas masuknya surat dari Komisi III dalam hal ini berkenaan dengan hasil fit and proper (calon) Kapolri Komjen Idham Azis," ujar Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Aziz berharap Kapolri baru mampu bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu Idham juga diharapkan mampu meneruskan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait stabilitas dan keamanan di dalam negri.
"Sesuai dengan amanat Pak Presiden bagaimana faktor-faktor dalam program itu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan Undang-Undang," tuturnya.
Mengenai kasus yang belum selesai dan menyita perhatian publik seperti penyiraman air keras kepada penydidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Basewedan, Aziz menyebut sebagai pimpinan DPR dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan komentar terhadap kasus tersebut.
Menurut Azis, hal tersebut lebih tepat ditanyakan kepada para pimpinan Komisi III.
"Itu mungkin pada tepatnya ditanyakan kepada Komisi III. Pimpinan DPR tidak masuk ke wilayah teknis dalam sistem secara politik dan administrasi karena kita sebagai speaker of parlemen kita membatasi diri untuk masuk ke wilayah teknis yang ada kewenangannya di komisi III," ujar Azis. (OL-09)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
stana dan DPR membantah isu Presiden Prabowo mengeluarkan surpres pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Simak klarifikasi lengkap DPR, Istana, dan tanggapan Komjen Suyudi.
Komjen Suyudi Ario Seto merespons isu yang menyebutkan ia bakal menjadi pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Istana membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR RI terkait pergantian Kapolri
NAMA Komjen Rudy Heriyanto ramai di media sosial X atau sebelumnya Twitter). Salah satu akun menyebut Rudy salah satu jenderal yang digadang-gadang menjadi calon Kapolri baru.
"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,
Listyo akan menjadi Kapolri beragama nonmuslim kedua sepanjang sejarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved