Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PIMPINAN DPR RI segera menetapkan Komjen Idham Aziz sebagai Kapolri. Pentepan Idham akan dilakukan melalui Rapat Paripurna meneruskan keputusan tingkat 1 Komisi III yang telah meloloskan Idham dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Kapolri kemarin.
Sebelum menggelar Rapat Paripurna, pimpinan DPR sebelumnya telah lebih dulu melaksanakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas keputusan Komisi III tentang Idham.
Sementara itu, Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung siang ini pukul 14.00 WIB.
"Jadi berdasarkan surat dari Pimpinan Komisi III tadi kita terima di meja pimpinan untuk melakukan rapim, rapat konsultasi mengagendakan atas masuknya surat dari Komisi III dalam hal ini berkenaan dengan hasil fit and proper (calon) Kapolri Komjen Idham Azis," ujar Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Aziz berharap Kapolri baru mampu bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu Idham juga diharapkan mampu meneruskan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait stabilitas dan keamanan di dalam negri.
"Sesuai dengan amanat Pak Presiden bagaimana faktor-faktor dalam program itu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan Undang-Undang," tuturnya.
Mengenai kasus yang belum selesai dan menyita perhatian publik seperti penyiraman air keras kepada penydidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Basewedan, Aziz menyebut sebagai pimpinan DPR dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan komentar terhadap kasus tersebut.
Menurut Azis, hal tersebut lebih tepat ditanyakan kepada para pimpinan Komisi III.
"Itu mungkin pada tepatnya ditanyakan kepada Komisi III. Pimpinan DPR tidak masuk ke wilayah teknis dalam sistem secara politik dan administrasi karena kita sebagai speaker of parlemen kita membatasi diri untuk masuk ke wilayah teknis yang ada kewenangannya di komisi III," ujar Azis. (OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
NAMA Komjen Rudy Heriyanto ramai di media sosial X atau sebelumnya Twitter). Salah satu akun menyebut Rudy salah satu jenderal yang digadang-gadang menjadi calon Kapolri baru.
"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,
Listyo akan menjadi Kapolri beragama nonmuslim kedua sepanjang sejarah.
PRESIDEN Joko Widodo akan melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan 21 Januari 2021 telah menyetujui laporan Komisi III DPR RI untuk mengangkat Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri
BARISAN Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) berharap terpilihnya Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi momentum pembaruan di tubuh kepolisian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved