Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPR RI menyederhanakan alur mitra dengan pemerintah, khususnya dalam hubungan kerja kementerian dan komisi. Kini, tiap kementerian hanya akan bermitra dengan satu komisi di DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan hal itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," ujar Puan.
Pada kerja DPR periode sebelumnya terdapat satu kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya pengawasan legislatif terhadap pemerintah.
Pada periode kali ini, hal itu diperbaiki. Puan mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya akan bermitra kerja dengan Komisi IV.
"Semula (kerja KLHK) dibahas di Komisi IV dan Komisi VII sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," tutur Puan.
Puan mengharapkan, dengan setiap komisi bermitra dengan satu kementerian bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasan.
Kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Badan Musyawarah (Bamus), kemarin. Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel turut hadir.
Kesepakatan penyederhanaan kemitraan disahkan dalam Rapat Paripurna IV DPR, kemarin. Rapat paripurna sekaligus mengesahkan 11 komisi DPR beserta ruang lingkup dan tugas. Pengesahan juga meliputi Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BKAN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Sahkan AKD
DPR telah menyelesaikan pengisian alat kelengkapan dewan (AKD). Penayangan nama anggota AKD berlangsung sekitar 15 menit dalam rapat paripurna. Setelah itu, Azis selaku pemimpin rapat meminta persetujuan komposisi dari setiap AKD. Tiap fraksi mendapatkan kursi pimpinan di AKD secara proporsional.
Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustofa mengatakan NasDem bakal memimpin Komisi VII dan IX. Ketua Komisi VII diisi Sugeng Suparwoto, sedangkan kursi Ketua Komisi IX diduduki Felly Estelita Runtuwena.
Berdasarkan kesepakatan, NasDem mendapat jatah dua ketua komisi dan delapan wakil ketua komisi dan badan di DPR.
Komisi III DPR dipimpin Herman Heri dari Fraksi PDIP. Dalam menjalankan tugas, Herman dibantu tiga pimpinan lain sebagai wakil ketua, yaitu Adies Kadir dari Golkar, Ahmad Sahroni dari NasDem, dan Desmond Junaidi Mahesa dari Gerindra.
Terdapat pula nama anggota legislatif termuda Hillary Brigitta Lasut dari Fraksi NasDem di Komisi III. Hillary memang sejak awal menginginkan agar dapat duduk di komisi yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan tersebut.
Di Komisi I yang membidangi pertahanan, informsi, dan Luar Negeri, posisi ketua dijabat Meutya Hafidz dari Fraksi Golkar. Ia dibantu empat wakil ketua, yaitu Utut Adianto dari Fraksi PDIP, Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat, dan Abdul Kharis Almasyari dari Fraksi PKS. (P-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh unsur penyelenggara pemilu lantaran dinilai telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan tertib dan aman.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja jajaran menteri kabinet Merah Putih selama satu bulan bertugas yang dinilai kompak.
Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prabowo memberikan wewenang kepada seluruh menteri dan kepala badan untuk mencopot pejabat-pejabat di kementerian/lembaga yang tidak bekerja keras untuk rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara, Rabu (23/10) sore nanti.
Menurutnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Komisi di DPR akan melakukan rapat evaluasi secara komprehensif dan menyampaikan berita acara evaluasi kepada pimpinan DPR.
Cucun berharap DPR dapat semakin maksimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
Puan berharap komposisi ini dapat meningkatkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Said mengatakan bidangnya nanti akan menyesuaikan kementerian baru. Finalisasinya tinggal menunggu Prabowo mengumumkan kabinet.
Industri farmasi dan alat kesehatan di Tanah Air sampai saat ini masih mengalami ketergantungan pada negara lain, mulai dari bahan baku hingga teknologi.
Komisi DPR telah melakukan 27 kali atau 17,09 persen dari 158 kali rapat yang digelar secara tertutup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved