Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fahmi Salim menyatakan Muhamadiyah masih mempertanyakan penunjukan CEO Gojek Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya hal itu bertentangan dengan perjalanan sejarah Muhammadiyah yang menjadi perancang dan pelaksana portofolio pendidikan.
"Kalau ada kekecewaan pasti seperti halnya NU (Nahdlatul Ulama) yang merasa dicuri portofolionya di Kemenag. Muhamadiyah tentu melihat pendidikan itu isu besar yang bertujuan membentuk ahlak, etika bukan soal teknologi semata," katanya pada diskusi bertajuk Kabinet Bikin Kaget, di Jakarta, Sabtu (24/10).
Pada kesempatan itu hadir pula Wakil Sekjen Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Bona Simanjuntak, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Rosaline Romaseuw, Ketua DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko, Ketua Bidang Organisasi DPP Projo Freddy Alex Damanik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dan Ketua Umum Emak-Emak Semok Pejuang Andalan Sejati (ESPAS) Dewi Herawati.
Baca juga: Anies Enggan Komentari Nadiem Jadi Mendikbud
Menurut Fahmi, Muhammadiyah tidak berada dalam ranah politik praktis sehingga memberikan semua keputusan dalam penyusunan kabinet kepada Presiden Jokowi. Kemudian juga Muhammadiyah tidak pernah meminta jatah kursi di salah satu atau beberapa pos kementerian seperti halnya organisasi politik atau sejenisnya.
Namun demikian, Muhammadiyah mengharapkan kebijaksanaan Presiden dalam setiap penyusunan kabinet untuk memastikan jalannya kegiatan pendidikan sesuai dengan tujuan dan cetak biru yang telah dibuat. Perjalanan sejarah telah menempatkan Muhamadiyah sebagai organisasi yang memiliki banyak lembaga pendidikan dan aktif dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.
Karena hal itu, kata dia, Muhammadiyah mempertanyakan kebijaksanaan Presiden Jokowi yang telah membentuk kabinetnya untuk periode kedua. Sebab posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak melanjutkan sejarah yang telah diukir oleh Muhamadiyah, seperti halnya Menteri Agama yang bukan dari kalangan NU.
"Sementara kehadiran Pak Muhadjir selaku Menko PMK itu tidak cukup karena tidak memiliki kewenangan strategis seperti halnya Menteri Pendidikan. Dan sayangnya lagi tidak ada Wamen di Kementerian Pendidikan," pungkasnya. (OL-4)
Rasanya sangat kaya, tetapi lebih dominan rasa sedikit manis. 'Bisa dinikmati semua kalangan dan negara. Karena itu makanannya cukup enak.
PEMBOBOLAN data pelanggan dan gangguan operasional pernah dialami perbankan dan korporasi.
Sejarah selalu memberi petuah bahwa kemerdekaan ialah perjalanan tanpa akhir, sebuah narasi yang tak lepas dari keberanian, perubahan, dan adaptasi.
KALI ini, segenap bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-78 setelah status pandemi covid-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah (Kepres Nomor 17 Tahun 2023).
MEMPERINGATI hari kemerdekaan di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Umum 2024 adalah momen yang tepat untuk melakukan refleksi diri.
Setiap negara di ASEAN memiliki tanah dan teknologi serta sumber daya manusia, dan orang Tionghoa di Tiongkok memiliki semua keahlian tersebut.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Peneliti senior bidang politik pada BRIN Lili Romli mengatakan peringatan HUT RI di Jakarta merupakan keputusan tepat dan realistis.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
Langkah Prabowo itu berbeda dengan yang dibayangkannya setahun lalu saat masih berstatus calon presiden terpilih Pilpres 2024 yang membayangkan akan menggelar HUT RI tahun ini di IKN.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai tak ingin masuk dalam jebakan pendahulunya, Joko Widodo, soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Perayaan HUT ke-80 RI akan berlangsung di Jakarta
LaLiga dan RFEF memastikan bahwa model bisa lebih banyak menangani kondisi keamanan, kompetisi Eropa, komitmen klub, konstruksi, festival, acara, dan kegiatan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved