Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komjen Idham Azis, yang merupakan calon tunggal Kapolri dinilai memiliki rekam jejak yang sangat baik.
Menurut Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda, Jokowi sudah tepat mengusulkan Idham ke DPR sebagai pengganti Tito Karnavian yang sudah dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju.
“Normatifnya memang memenuhi syarat dan bintang tiga, cukup senior dan track record selama ini kan baik, tidak ada hal yang negatif yang diangkat atau sempat diberitakan. Jadi menurut saya tidak ada masalah,” kata Huda, Jumat (25/10)
Apalagi, kata dia, sekarang Idham berpangkat bintang tiga sehingga tidak ada lagi alasan bagi anggota legislatif untuk menggolkan mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai calon Kapolri.
“Kedudukan terakhirnya kan Kabareskrim. Jadi, memang sangat hampir tidak ada alasan untuk DPR tidak memberikan persetujuan. Ini kan pilihan presiden, sudah dipertimbangkan juga oleh Kompolnas. Jadi tidak ada hal yang kemudian bisa menyebabkan ini terhambat,” ujar pakar hukum pidana ini.
Di sisi lain, Huda mengingatkan agar publik tidak membanding-bandingkan gaya kepemimpinan Idham dengan Tito. Sebab, setiap orang punya style dalam memimpin sebuah institusi sehingga tidak bisa disamakan satu dengan lainnya.
“Tito dengan gaya kepemimpinannya sudah jadi masa lalu buat Polri, sudah selesai tugasnya. Nah, Idham juga tentu punya gaya kepemimpinan tersendiri, kita tidak bisa kemudian mengharapkan bahwa gayanya sama. Tentu berbeda, masing-masing orang kan punya style tersendiri," tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan, Idham perlu melanjutkan sejumlah program yang telah dimulai oleh Tito, terutama yang berkaitan dengan perbaikan citra Polri, seperti birokrasi pelayanan publik yang lebih baik.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, tambahnya, Polri juga harus mengutamakan komunikasi dan dialog secara simultan kepada tokoh masyarakat, agama, dan daerah. (OL-8)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Pentingnya terobosan tersebut sangat diperlukan karena saat ini terjadi kenaikan harga musiman akibat tingginya permintaan barang dan jasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved