Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
JENDERAL Tito Karnavian mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk kemudian fokus pada tugas baru di jajaran kabinet.
Pengunduran diri Tito tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk dimintakan persetujuan.
Hasilnya, DPR menyetujui melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, ayat 1, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Puan membeberkan alasan peng-unduran diri Tito. Tito dikabarkan akan mendapatkan tugas baru di kabinet sebagai menteri untuk membantu pemerintahan Jokowi periode kedua. DPR menyetujui pengunduran diri Tito agar Tito bisa maksimal menjalankan tugas baru nantinya.
"Karena tidak boleh rangkap jabatan dan supaya maksimal menjalankan tugasnya," tutur Puan.
Puan melanjutkan DPR akan melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas surat balasan persetujuan pengunduran diri Tito sebagai Kapolri kepada Presiden. Puan juga membeberkan bahwa Presiden menyampaikan telah menunjuk Wakapolri Ari Dono sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.
Tunggu kepastian
Pihak Polri belum mau berkomentar banyak ihwal posisi menteri yang akan diemban Tito Karnavian dalam kabinet periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Kombes Asep Adi Saputra meminta berbagai pihak untuk menunggu pengumuman resmi dari Presiden Jokowi, hari ini.
"Tentang posisi berikutnya dari Bapak Kapolri (Tito Karnavian), tentunya kita akan menunggu peng-umuman resmi besok yang akan dilanjutkan dengan pelantikan seluruh jajaran kabinet yang baru," kata Asep di Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin.
Asep memastikan pergantian struktur di tubuh internal Polri akan sesuai dengan mekanisme setelah Kapolri ditunjuk jadi menteri. Namun, ia belum mau membeberkan skenario mutasi tersebut.
"Tapi belum saya sampaikan hari ini karena tentunya sekali lagi menunggu, bagaimana keputusan yang akan diambil Presiden," ucapnya.
Saat wartawan bertanya tentang kemungkinan Tito menjabat menteri dalam negeri, Asep hanya menjawab singkat. "Doakan saja," tukasnya seraya bergegas.
Tito menyambangi Istana Kepresidenan pada Senin (21/10), yang merupakan hari pertama Presiden Jokowi memanggil para calon anggota kabinet.
Berbeda dengan para calon lainnya, pucuk pimpinan Polri itu tidak mengenakan kemeja putih. Ia pun enggan menjelaskan perihal kedatangannya.
Namun, Tito sempat menyatakan rasa terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya pengamanan rangkaian Pemilu 2019.
"Saya sendiri, jujur, saya merasa berterima kasih kepada semua pihak, kepada Allah SWT karena ini pemilu yang rasanya cukup panjang. Hampir setahun lebih masyarakat terpolarisasi. Alhamdulillah dengan pelantikan kemarin berjalan lancar," tutur Tito.
Presiden Jokowi dalam media sosial resminya menyebutkan susunan kabinet untuk pemerintahan mendatang, sudah rampung. Mereka berasal dari semua bidang pekerjaan dan profesi, baik itu akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI, maupun kepolisian. Para menteri yang dipilihnya ialah sosok yang inovatif, produktif, juga pekerja keras dan cepat. (Tri/Ant/P-2)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Idham bersama Tito telah lama melakukan kerja sama ketika mereka terlibat satuan tugas khusus penanganan peristiwa teror bom Bali II, 2005 .
Selain latar belakangnya dari Kepolisian, kata dia, Tito juga melihat bagaimana situasi dan kondisi di daerah yang cenderung bergejolak beberapa waktu lalu, seperti di Papua.
“Meski hanya ada satu calon Kapolri yang diajukan Presiden, fit and proper tes tetap akan dilaksanakan untuk mengetahui visi calon Kapolri,” ujar Puan.
Idham Azis juga menjadi salah satu tokoh reformasi promoter (profesional, modern dan terpecayan) birokrasi Polri di bawah kepemimpinan Tito.
Rencananya, pekan depan, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut akan menjalankan fit and proper test.
Presiden juga telah mengajukan melalui surat keputusan itu ke DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved