Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

NasDem Tegaskan Tetap di Gerbong Jokowi

Putra Ananda
22/10/2019 18:26
NasDem Tegaskan Tetap di Gerbong Jokowi
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate saat dipanggil Presiden joko Widodo ke Istana Kepresidenan(MI/Susanto)

PARTAI NasDem menegaskan tetap berada dalam gerbong pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

NasDem akan menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam menyiasati gemuknya koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di parlemen. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G. Plate di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

"NasDem akan memainkan posisi kritis konstruktif jika checks and balances di DPR RI tidak berjalan dengan baik, hal ini untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik bagi negeri kita. Namun jika peran itu dapat dilakukan oleh rekan fraksi lainnya maka kami akan menjadi garda kebijakan pemerintah di parlemen," ujar Johnny.

Johnny menegaskan NasDem memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan kepentingan rakyat. Untuk itu Nasdem akan menjadi garda terdepan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah di parlemen.

Baca juga : KPK Akui Pernah Periksa Sejumlah Nama Calon Menteri

Johnny menegaskan NasDem juga tidak segan untuk berlaku kritis kepada pemerintahan Jokowi jika memang kebijaknnya melenceng dari kepentingan rakyat.

"Jika saja di parlemen tidak ada pikkiran-pikiran kritis pembanding, NasDem akan memainkan peran kritik, kritis konstruktif untuk memastikan kebijakan pemerintah kebijakan Pak Jokowi berkualitas dan bermanfaat untuk negara," ujarnya.

Johnny melanjutkan NasDem memandang masuknya Gerindra ke dalam koalisi di atas kepentingan pragmatis untuk mencapai konsensus di tingkat para pimpinan partai politik dalam menjaga keutuhan negara dan meningkatkan soliditas kehidupan sebagai bangsa.

Dengan begitu hal-hal peran serta politik di dalam kabinet diserahkan sepenuhnya kepada presiden terplilih melalui hak prerogatifnya.

"Kami hormati hak prerogatif presiden, jangan justru dianggap masuknya Gerindra sebagai bagi-bagi jatah portofolio kabinet," ujarnya. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik