Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
EFISIENSI birokrasi menjadi salah satu poin gagasan penting yang mencuat dalam pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Terpilih Masa Jabatan 2019-2024 Joko Widodo usai dilantik pada Sidang Paripurna MPR RI.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ke depannya ia tidak lagi menginginkan adanya birokrasi-birokrasi yang terlalu rumit. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Adies Kadir mengapresiasi gagasan Presiden Jokowi.
Menurut Adies, langkah Presiden menunjukkan bahwa ia betul-betul serius ingin mengantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik.
Adies mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri Pelantikan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
“Kita lihat, pada periode berikutnya ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada lagi birokrasi-birokrasi yang terlalu rumit," kata Adies.
"Kemudian, saya juga dengar ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) besar yang akan dibahas secara bersama-sama oleh DPR. Kedua RUU itu yang pertama RUU Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua RUU Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM),” ungkap Adies.
Terkait gagasan pembahasan kedua RUU itu, legislator daerah pemilihan Jawa Timur I itu menyampaikan DPR RI siap mendukung dan membahas secara bersama-sama dengan Pemerintah. Namun, sambung Adies, dengan catatan selama kedua RUU tersebut lebih berpihak pada perbaikan negara dan seluruh masyarakat.
“Tentunya, selama RUU itu nantinya lebih kepada perbaikan negara kita dan lebih berpihak untuk menyejahterahkan masyarakat Indonesia, maka saya pikir DPR akan men-support penuh apa yang menjadi keinginan daripada Presiden," ujar Adies.
"Karena, itu semua diperuntukkan bagi kelangsungan negara Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat,” papar politikus Fraksi Partai Golkar itu. (OL-09)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved