Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
POLITIKUS senior yang menjabat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut mempertimbangkan suara Golkar dalam pemilihan legislatif 2019 dalam penyusunan kabinet. Terlebih partai berlambang Pohon Beringin ini memiliki dua pimpinan di DPR dan MPR.
"Kami sudah lima tahun aktif membantu Pak Jokowi dan mendukung di 2019. Tentu saja harapan kami juga diposisikan sebagai partai politik yang mendapatkan tempat yang wajar di kabinet periode keduanya," kata Akbar pada diskusi bertajuk Membangun SDM Indonesia Unggul Menuju Negara Maju, di Jakarta, Sabtu (19/10).
Ia mengatakan pertimbangan lain yang patut masuk dalam memutuskan jumlah kursi di kabinet adalah kekuatan politik Golkar.
Baca juga: KSPSI Harap Kabinet Jokowi Segera Diumumkan
Saat ini partai yang sempat ia pimpin itu memiliki dua kader yang menempati kursi Ketua MPR yakni Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
"Yang paling penting kita sebagai partai punya pengalaman yang cukup lama bidang pemerintahan dalam bidang pembangunan yang dimiliki Golkar. Jadi wajar kalau mendapat tempat yang cukup representatif," ujarnya.
Sayangnya, saat ditanya berapa kursi menteri yang wajar untuk Golkar. Akbar tidak mau mengungkapkannya.
Namun, menurut dia, nilai dari kewajaran itu pasti sudah dipahami pemilik hak prerogatif penyusunan kabinet.
Kemudian Akbar juga tidak menyoal komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf 2019-2024.
Jelang pelantikan, petinggi partai melakukan komunikasi politik. Terakhir, partai oposisi dalam Pilpres 2019 membangun komunikasi dengan Jokowi dan partai koalisinya.
Gerindra, bahkan digadang-gadang mendapat jatah kursi menteri dalam kabinet jilid dua Jokowi.
"Kita juga mempunyai filosofi musyawarah mufakat dalam membangun satu kebersamaan berbasis pada bangsa. Karena itu ya wajar kalau seandainya yang duduk dalam kabinet juga mereka yang dalam kontestasi bukan pendukung dari Pak Jokowi," pungkasnya. (OL-2)
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved