Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DENSUS 88 Antiteror terus bergerak melakukan penggeledahan ke sejumlah rumah terduga teroris di beberapa desa di kabupaten Sukoharjo. Tindakan penggeledahan itu sebagai kelanjutan dari penangkapan 5 terduga teroris sepanjang Selasa (16/10) .
Saat pengeledahan di kamar kos Abdul Karim, Jaelani dan Syuhada, tim mendapatkan 9 peluru, sangkur, dan bagan elektronik.
Namun, pada penggeledahan di kamar terduga Achmad Sarwani di Warinhinrejo, Cemani, Sukoharjo, tim Densus 88 hanya menemukan buku jihad teroris Suriah. Buku-buku yang sama juga ditemukan di kamar terduga teroris Krisyono Herlambang.
Ketua RT 02 Dukuh Waringinrejo, Tri Kasyanto, 53, mengungkapkan, terduga teroris Achmad Sarwani hanya menumpang di rumah Danang, warga setempat. " Yang digeledah itu rumah milik almarhum Ngaliman. Kemudian, rumah tersebut ditempati anaknya bernama Danang dan mengajak Achmad Sarwani," tegas dia.
Di Sragen Densus 88 Antiteror Mabes Polri menambah dua tangkapan terduga teroris, yang merupakan pasangan suami-istri di Masaran, Kabupaten Sragen.
Dengan dicokoknya Abdul Aziz, 22, dan Mariam yang merupakan pasangan suami istri terduga teroris di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ini, sudah ada 7 terduga teroris yang diamankan selama dua hari terakhir.
Di sisi lain, mantan narapidana terorisme yang namanya tidak disebut mengajak para mantan teroris atau orang-orang yang belum bergabung ke dalam kelompok jaringan teroris untuk tidak lagi melakukan aksi-aksi terorisme. Imbauan ini juga ditujukan kepada para teroris yang masih mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan.
Mantan teroris ini juga prihatin atas peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto. Ia juga mengutuk kejadian itu dan menilai peristiwa penusukan tersebut bukanlah rekayasa aparat, tapi memang masih bagian dari aksi terorisme.
Menurutnya aksi-aksi/kejahatan terorisme yang sekarang lebih didasari motif ekonomi. Termasuk untuk menjadi mujahidin yang dikirim ke Suriah. Ia mengatakan kelompok jaringan teroris yang ada sekarang terpecah-pecah dan ruang geraknya semakin sempit karena sudah banyak jaringan yang mulai terbongkar aparat.
Ia pun mengingatkan agar warga terus hati-hati karena kelompok/jaringan teroris kini mengincar kalangan remaja dengan merekrutnya melalui jaringan media sosial (medsos). Karena itu, ia meminta khalayak luas agar jangan mau mengikuti kelompok tersebut.(WJ/BN/P-1)
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
Sejak kelahirannya pascakemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalami perubahan posisi dan peran seiring dinamika politik kekuasaan. Dari institusi keamanan yang pernah berada di bawah kementerian dan menyatu dengan militer, hingga menjadi lembaga sipil profesional langsung di bawah Presiden, perjalanan Polri kini kembali diuji oleh wacana penempatannya di bawah kementerian, sebuah gagasan yang menuai penolakan keras karena dinilai mengancam semangat reformasi dan independensi penegakan hukum.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved