Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan Detasemen Khusus 88 Antiteror terus bergerak melakukan preemptive strike dan penangkapan terduga teroris di sejumlah wilayah.
Pascainsiden penusukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, total sebanyak 36 terduga teroris ditangkap.
"Totalnya ada 36 orang, dengan segala strategi dan masif kita dapat menangkap dan menghentikan aksi kelompok ini. Semua hampir 90% mereka berbaiat secara online," kata Iqbal di Jakarta Selatan, Rabu (16/10).
Iqbal menyebut kelompok ini menjadi fenomena baru dalam aksi terorisme di Indonesia lantaran berinteraksi via media sosial, seperti platform yang marak digunakan WhatsApp dan Telegram
"Mereka komunikasi di sana (aplikasi chat), interaksinya mereka diskusi tentang ideologi mereka yang berbeda dengan ideologi lain," sebutnya.
Baca juga: Banyak ASN Berideologi Menyimpang, Pancasila jadi Terancam
Iqbal memastikan kelompok itu berafiliasi kepada negara Islam yang berbasis di Irak dan Suriah (ISIS) pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi. Bahkan, mereka diduga belajar merakit bom dan berdiskusi secara online.
"Otomatis (mereka) borderless atau tanpa batas. Karena itu mereka berpencar dan jumlahnya tidak sedikit. Para terduga teroris itu berbaiat kepada ISIS secara online, itu juga jadi fenomena baru," terangnya.
Iqbal menambahkan, total 36 terduga teroris yang ditangkap itu tidak lengkap beserta barang bukti. Namun, pihaknya akan mengekspose jaringan ini setelah penyelidikan rampung.
"Barang bukti (seperti) bahan peledak sudah disita. Tapi belum di-publish karena (dikhawatirkan) mengganggu upaya (penangkapan) berikutnya," pungkasnya. (OL-1)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved