ASN Nyinyir di Medsos juga Bisa Dijerat

SEIRING kemajuan tek­nologi, semakin ba­­nyak ujaran kebencian yang beredar di me­­dia sosial. Masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), bisa saja dijerat hukuman jika tidak bijak dalam menggunakan media sosial.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apa­ratur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor­ma­si Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh mengatakan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak taat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“ASN kan harus setia ­kepada pemerintah. Itu diatur di PP 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, lengkap di situ,” ujar Ateh kepada Media Indonesia, kemarin.

Adapun tingkat hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar dibagi menjadi tiga, yaitu hukuman disiplin ri­ngan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ri­ngan biasanya berupa teguran lisan, tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang, kata Ateh, berupa penundaan kenaikan gaji berkala sela­ma satu tahun, penundaan ke­­naik­­an pangkat selama satu ta­hun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Untuk hukuman disiplin berat dapat berupa penurun­an pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pe­mindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas per­mintaan sendiri sebagai PNS, hingga pemberhentian tidak dengan hormat ­sebagai PNS.

Kasus Dandim

Istri mantan Dandim 1417 Kendari Kolonel (Kav) ­Hendi ­Suhendi, Irma Zulkifli Na­su­tion, yang melakukan ­posting-an nyiyir di media sosial terkait pe­nusukan Menko Polhukam Wiranto, akhrinya dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara, Minggu (13/10).

Kepala Bidang Humas ­Polda Sultra AKB Hery Golden­hart mengatakan laporan ter­­kait dengan posting-an kebencian yang dilakukan Irma Zulkifli Nasution dilaporkan Denpom Ken­dari.

Hery menambahkan bahwa pihak penyidik Polda Sultra sedang berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menangani kasus istri mantan Dandim 1417 Kendari tersebut.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, penyidik Polresta Sidoarjo dilaporkan masih memeriksa telepon seluler milik FS, istri Peltu Yns, anggota Polisi Mi­li­­ter TNI-AU Lanud Muljo­no Surabaya, terkait dengan posting-an yang mengunggah kon­ten negatif soal Menko Polhu­kam Wiranto di ­media sosial. Se­lama pemeriksaan, FS tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor.

Selain dicopot sebagai anggo­­ta Polisi Militer TNI-AU Lan­ud Mulyono Surabaya, ­Pel­tu Yns juga menunggu sank­­si dari sidang disiplin yang akan digelar hari ini.

Di Jawa Tengah, Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Ti­dar Magelang, Among Wiwo­ho, mengatakan pihaknya telah meneri­ma teguran dan peringatan lisan dari Ke­­menterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disam­­paikan melalui telepon, Ming­­gu (13/10), perihal viralnya ko­mentar nyinyir salah seorang dosen bernama Hen­­drarto di media sosial terkait dengan peristiwa penusukan Wiranto.

Kemenristek-Dikti, kata Among, mengarahkan agar dosen tetap jurusan adminis­­tra­­si negara itu segera ­di­­pro­ses.

“Kami terus terang me­­ra­­sa tidak nyaman dan ­ke­­colong­an. Yang bersangkut­an sudah dipanggil dan masih di­­periksa di fakultas. Kami belum menerima hasilnya,” ujar Among saat jumpa pers, kemarin.

Hendrarto sendiri telah me­minta maaf perihal posting-­­an nyinyirnya beberapa waktu lalu. (HM/HS/FL/TS/X-6)