Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUDA Panca Marga Provinsi Papua mendukung kepolisian memproses secara hukum para pelaku demo anarkis yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PPM Papua Boy Markus Dawir dalam keterangannya yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Senin (14/10).
"Bagaimana pun Indonesia adalah negara hukum maka kami mendukung Polri agar menjalankan proses hukum bagi siapa pun yang pada waktu kerusuhan lalu di Papua melakukan tindakan anarkis, pembakaran, perampokan bahkan memakan korban jiwa," kata Boy.
Ia tidak ingin agar ada pemakluman pada masyarakat sehingga tindakan yang dilkukan seolah-olah dibenarkan.
Baca juga : Jaga Situasi Kondusif, PPM Papua Dukung Tambahan Pasukan di Papua
"Negara hukum itu punya aturan main. Jangan juga memaksa polisi untuk tidak memroses. Masyarakat harus dididik untuk taat hukum. Maka kami dukung langkah kepolisian untuk memroses hukum para pelaku kerusuhan," jelas Boy.
Termasuk, kata dia, PPM Papua tetap meminta Kepolisian dan TNI bersiaga di Papua untuk memastikan keamanan, terutama pada obyek-obyek vital.
"Papua masih sangat bisa meledak kapan saja. Maka kami meminta agar aparat tetap siaga. Jika memang harus ada penambahan pasukan asalkan dalam rangka jaminan keamanan, kami akan dukung penuh," pungkas Boy. (OL-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved