Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, guna berkoordinasi dan menyampaikan bahwa mereka akan menanggung biaya perawatan Menko Polhukam Wiranto setelah menjadi korban penusukan di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya perawatan Wiranto sebagai korban tindak pidana terorisme.
"LPSK punya kewenangan memberikan bantuan karena seperti di UU Nomor 5 Tahun 2018, korban terorisme berhak mendapatkan bantuan medis sesaat setelah kejadian. berkaitan dengan itu, LPSK melakukan tugas kami," kata Susilaningtias di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/10)
Dia menjelaskan, LPSK akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait wewenang lembaganya sebagai penanggung biaya perawatan para korban terorisme.
"Sebenarnya kami tadi mau menengok Pak Wiranto sekaligus berkordinasi dengan pihak rumah sakit karena kami akan menanggung biayanya terlepas siapapun. Namanya korban tidak terbatas siapa aja ya yang bisa jadi korban," sebutnya.
Baca juga: Ketua DPR Kecam Penyerangan pada Menko Polhukam
Dalam kunjungan itu, pihaknya belum bisa bertemu Wiranto yang masih dalam masa pemulihan pascaoperasi. Oleh karena itu, LPSK segera bertemu dengan pihak rumah sakit.
"Terkait dengan itu, kami ngak bisa ketemu bapak (Wiranto) karena sedang dalam perawatan, sudah selesai operasi sedang beristirahat, jadi ya kami menghargai beliau jadi cukup dengan pihak rumah sakit," terangnya.
Dia menambahkan LPSK memang wajib segera memberi bantuan medis, biologis, psikososial, hingga memfasilitasi kompensasi bagi korban. Adapun biaya yang ditanggung, kata Susilaningtias, dari tindakan operasi hingga pemulihan.
"Besok, rencananya LPSK akan turun ke Serang dan Pandeglang terus berkoordinasi dengan Bareskrim dengan Densus dan polsek setempat karena Pak Kapolsek kan ada yang terluka ya," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan pelaku penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto yang bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara merupakan anggota Jaringan JAD Bekasi. Menurut dia, Abu Rara diketahui sering berpindah-pindah tempat tinggal.
"Bahwa dari 2 pelaku ini kita sudah bisa mengindentifikasi bahwa pelaku adalah dari kelompok JAD Bekasi. Kita tahu bahwa saudara Abu Rara ini dulu adalah dari sel JAD Kediri kemudian pindah," kata Budi di RSPAD Gatot Soebroto, Kamis (10/10).
Budi menambahkan, pihaknya telah mendeteksi keberadaan Abu Rara saat berada di Bogor. Namun, dia bercerai dan pindah ke kawasan Menes Pandeglang.
"Sudah kita deteksi pindah ke bogor, kemudian karena cerai dengan istri pertama pindah ke Menes san difasilitasi oleh salah satu Abu Syamsudin, JAD," sebutnya.
Saat ini, Wiranto masih dirawat intensif dan menjalani operasi di bagian perutnya akibat luka tusukan tersebut.
Wiranto diserang sekitar pukul 11.50 WIB di Menes, Pandeglang, Banten. Pria bernama Abu Rara itu kemudian diamankan bersama seorang perempuan yang diketahui sebagai istrinya bernama Fitria Andriana. (OL-2)
LPSK membuka peluang perlindungan bagi aktivis dan influencer yang diduga mengalami intimidasi dan teror usai menyampaikan kritik, termasuk teror fisik dan digital.
KETUA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi mengatakan sepanjang tahun 2025 hingga tanggal 19 Desember, telah menerima 10.800 permohonan perlindungan.
LPSK dapat memberikan perlindungan apabila keterangan tersebut benar-benar membantu penegak hukum.
rumah sakit (RS) yang diduga tidak melakukan prosedur pengobatan pada anak suku Baduy Dalam karena terkendala administrasi perlu diperiksa.
LPSK menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan mekanisme penghimpunan dan pemberian Dana Bantuan Korban (DBK)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap untuk memberikan perlindungan kepada saksi, saksi pelaku yang bekerja sama (JC), hingga pihak keluarga.
Kompensasi itu diberikan karena Wiranto dianggap se bagai korban dari tindak pidana terorisme
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan Kemenkeu memberikan kompensasi Rp37 juta kepada mantan Menkopolhukam Wiranto sebagai korban terorisme
Binsar menjelaskan, ada tiga terdakwa dalam kasus itu yakni Samsudin alias Ending, Fitri Diana alias Fitri Adriana, dan Syahrial Alamsyah alias Abu Hara.
Tetapi, dia menegaskan akan tetap menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam sampai pelantikan kabinet baru.
"Terus terang ya saya membolos dari RS untuk bertemu dengan keluarga besar Kemenko Polhukam dalam rangka melaksanakan silaturahim pengakhiran tugas."
Wiranto keluar dengan berjalan kaki dengan ditemani istrinya dan juga dokter kepresidenan yang merawat Wiranto, yakni Terawan. Ia juga bersalaman dengan Terawan sebelum memasuki mobil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved