Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menentang praktik politik identitas yang bisa merusak kehidupan berbangsa. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan NasDem ialah menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Partai (GBHP) terkait dengan politik identitas kepada seluruh kader.
"NasDem ingin memberikan guide line kepada setiap kader, baik di legislatif maupun di eksekutif untuk bersama-sama menghalau politik identitas yang merusak," tegas Ketua DPP NasDem Martin Manurung dalam FGD Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Politik Identitas, di Gedung DPP NasDem, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, politik identitas sejatinya terjadi hampir di seluruh dunia. Namun, yang terjadi di negara lain bersifat produktif, mampu menunjukkan identitas kesatuan sebagai bangsa. Berbeda dengan Indonesia yang cenderung tercerai-berai oleh praktik politik identitas.
Sebagai partai yang modern, imbuhnya, NasDem akan hadir memberikan solusi terhadap praktik politik identitas yang merusak. NasDem ingin menggerakkan energi dari sisi politik untuk memperkuat politik identitas yang menguatkan Indonesia sebagai bangsa.
Cendekiawan Komaruddin Hidayat menuturkan bahwa parpol harus berhenti mengapitalisasi politik identitas yang mersusak. Parpol mestinya mampu menarik perhatian dengan tawaran gagasan dan integritas dan tidak hanya terpaku pada kemenangan meraih suara.
"Jangan hanya berpuas diri dengan kemenangan yang ditentukan oleh jumlah suara. Padahal, kalau kita bicara Pancasila, kemenangan ditentukan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan," jelasnya.
Ia menjelaskan demokrasi liberal hanya memunculkan pilihan suka dan tidak suka, bukan benar atau salah. Itulah mengapa politik identitas masih memiliki pengaruh yang kuat di Tanah Air. "Bila berpolitik secara rasional, kemenangan esensial bukan ditentukan oleh jumlah suara, melainkan gagasan." (Uta/P-3)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
Sebanyak 3.500 penonton tumplek di empat titik penyelenggaraan Soundrenaline “Sana Sini di Makassar”
Orangtua perlu memiliki informasi yang cukup dan memadai ketika ingin membagikan edukasi pada anak untuk menyikapi atau merespons kondisi-kondisi sosial politik yang sedang terjadi.
Dompet Dhuafa akan menggelar Sarasehan Tokoh Bangsa bertema “Merajut Kebersamaan, Mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan”.
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved