Gerindra Bimbang Pilih Koalisi atau Oposisi

PARTAI Gerindra hingga saat ini belum menentukan sikap resminya terkait arah politik untuk lima tahun ke depan. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pihaknya terus melakukan komunikasi informal untuk pengambilan keputusan sikap politik.

"Yang dilakukan saat ini baru komnuikasi-komunikasi informal karena untuk mengambil keputusan untuk di dalam sama beratnya dengan mengambil keputusan apakah tetap di luar. Dua pilihan ini berimbang," tutur Sufmi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

Sufmi menjelaskan komunikasi di dalam kalangan internal Gerindra masih sangat cair. Mulai dari tingkat daerah hingga pengurus pusat di DPP. Begitu pun dengan para dewan pembina yang masih berimbang terhadap pilihan koalisi atau oposisi.

"Masih berimbang antara yang ingin masuk dan tidak masuk," tuturnya.

Baca juga: Gerindra Kecewa tidak Mendapat Kursi Ketua MPR

Sikap resmi arah politik Gerindra akan diputuskan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang. Dalam Rakornas tersebut juga membahas evaluasi pasca Pemilu dan Pilpres 2019. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan meminta pendapat dan masukan dari seluruh peserta Rakornas guna menentukan sikap resmi Gerindra.

"Ketua dan pembina Pak Prabowo tentunya akan meminta pendapat dan masukan dari seluuh peserta rakornas yang terdiri dari pengurus kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pertimbangan mereka akan menentukan apakah membantu pemerintah dari dalam atau membantu dari luar," ujarnya.

Mengenai siapa yang akan diusulkan Gerindra untuk menjadi menteri jika masuk dalam pemerintahan, Sufmi menuturkan hal tersebut sepenuhnya domain dari Ketua Dewan Pembina Partai. Namun hingga saat ini, Gerindra belum membahas dan menyiapkan nama-nama yang siap untuk diusulkan masuk ke dalam kabinet.

"Kalau memang diputuskan kita akan ikut dalam pemerintahan, baru kemudian kita membicarakan bidang dan nama yang membawahi bidang-bidang yang mungkin akan diserahkan presiden pada kita," ungkapnya.

Sufmi melanjutkan, tidak mudah bagi internal Gerindra untuk menyatakan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Perlu ada rasionalisasi yang dilkakukan untuk kader-kader Gerindra.

"Kita akan meminta pendapat serta berbicara di internal karena soliditas internal sangat perlu untuk mendukung baik kita di dalam maupun di luar," pungkasnya.(OL-5)