PRESIDEN Joko Widodo memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPT) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/10).
Jokowi meminta agar bangunan yang rusak akibat kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, segera diperbaiki.
Usai pertemuan, Basuki Hadimuljono mengatakan, telah melaporkan progres penanganan kerusakan mulai dari kantor pemerintahan, rumah warga, serta ruko tempat usaha.
“Dampak dari kerusuhan Wamena kemarin, kami dari Kementerian PUPR ditugaskan Pak Presiden sejak awal, kami sudah kirim tim besar," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10).
Basuki merinci ratusan bangunan yang rusak, antara lain 10 kantor pemerintahan mengalami rusak berat, seperti Kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informasi.
Kemudian Kantor Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, Kantor PLN, Kantor Urusan Agama, hingga Dinas Perhubungan. Sementara kantor pemerintahan yang mengalami rusak ringan antara lain delapan kantor dan 28 sarana pendidikan.
Selanjutnya, kata Basuki, ruko tempat yang mengalami kerusakan sebanyak 450 unit dan 165 unit rumah warga.
Pelaksanaan pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak, ujar Basuki, akan dilakukan Kementerian PUPR dengan melibatkan pengusaha lokal yang memasok material lokal. Pembangunannya juga akan menggandeng aparat TNI.
Basuki menargetkan akan menyelesaikan pembersihan bangunan sebelum dilakukan rehabilitasi usai kerusuhan berlangsung selama dua minggu ke depan.
“Target (rehabilitasi) saya kira secepatnya. Sekarang ini sedang pembersihan, sejalan dengan penanganan keamanan. Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih. Yang penting kita bersihkan, baru rehabilitasi," jelas
Berdasarkan komunikasi dengan pengungsi asal Wamena yang kini bertahan di Jayapura, Basuki menyampaikan, sebagian dari mereka menyatakan ingin kembali ke Wamena bila situasi keamanan kembali pulih dan terjamin.
Menurut Basuki, hal itu merupakan sinyal positif yang harus disambut pemerintah dengan memastikan stabilitas keamanan pulih dan fasilitas umum kembali bisa dimanfaatkan. (OL-09)
