Kabinet Baru Perlu Agen Harmonisasi

MASA jabatan Ka­binet Indonesia Kerja tak lama lagi berakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak pencapai­an yang sudah mereka torehkan. Namun, tak sedikit pula persoalan yang tersisa dan harus diatasi kabinet mendatang.

Menurut ekonom UI Ari Kuncoro, salah satu pekerjaan rumah yang mengganjal ialah masih tumpang-tindihnya aturan di antara kementerian/lembaga sehingga kinerja kabinet tak optimal. Dia menyaran­kan Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden di periode keduanya pada 20 Oktober membentuk departemen atau biro khusus sebagai agen harmonisasi.

Tugas biro itu ialah me­ngecek dan menyelaraskan aturan agar tidak tumpang-tindih. Ia bisa berada di bawah menteri koordinator. “Di situ fungsi menko karena pasti ada ego kementerian, ego sektoral, nah itu ada wasitnya. Wasitnya itu menko,” ujar Ari di Jakarta, kemarin.

Soal peraturan, tegas Ari, Kementerian Hukum dan HAM selama ini selalu mendominasi. Padahal, menko dapat melahirkan kebijakan yang jauh lebih substansial atau tepat sasaran karena mereka paham tentang bidang masing-masing. “Menkum dan HAM itu hanya legalitas, tetapi yang lebih substansial itu harus ada di menko. Nanti setelah itu baru ke presiden atau wakil presiden.”

Pada sidang kabinet paripurna membahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10), Jokowi ­mengakui masih ada pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan. Namun, selama 5 tahun ­bekerja, Kabinet Kerja berhasil menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, produktif, dan merata. Reformasi di bidang fiskal pun semakin sehat dan mandiri.

Presiden berharap reformasi struktural bisa lebih masif dilakukan pada 5 tahun berikutnya. Jokowi juga kembali menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada pembangunan SDM secara besar-besaran tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang sudah gencar dilakukan.

Ahli pemerintahan Djohermansyah Djohan menilai tidak semua menteri di Kabinet Kerja mencapai target yang diharapkan. Dia menyoroti keluhan Presiden soal ruwetnya perizinan berusaha dan berinvestasi. Begitu pula dengan melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan Presiden di ­kisaran 6%-7% sebagai penanda menteri terkait tak bekerja optimal.

Dia menambahkan, keingin-an Presiden sudah jelas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Untuk itu, Presiden harus memilih menteri yang memahami betul dan ahli di bidang perekonomian.

Keadaban berpolitik

Sementara itu, Sekjen ­Partai Gerindra Ahmad Muzani ­meng­­akui ada pembicaraan dan penawaran dari sekitar Istana untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Amin. “Tetapi kami tidak serta-merta menerima karena sekali lagi kami merasa 2019 Gerindra berseberangan dengan Jokowi.”

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyebutkan ada tiga nama yang disodorkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke kabinet Jokowi nanti. Saat menanggapi hal itu, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate meminta setiap partai menjaga keadaban dalam berpolitik. “Masyarakat jangan dibuat kabur siapa yang menang dan siapa yang kalah,” tuturnya. (Uta/Ant/X-8)