Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT diajak untuk menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada setiap 1 Oktober sebagai momentum untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian bangsa.
"Kami mengajak segenap elemen bangsa agar berdoa supaya tanggal 1 Oktober yang merupakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi titik balik kedamaian dan kemajuan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran," kata Wakil Ketua Umum Generasi Optimis (GO) Indonesia, Frans Meroga, dalam acara diskusi terbuka dengan tema 'Menakar Ujian bagi Kesaktian Pancasila di Tahun 2019', di Jakarta, Senin (30/9).
"Indonesia dalam sejarah pendiriannya menganut nilai-nilai Pancasila yang jauh dari praktik kekerasan, kerusuhan, ataupun kegaduhan. Apa yang mau dicari dari kegaduhan ini?" ucapnya.
Dalam diskusi tersebut juga peserta diajak untuk mempertanyakan kembali tentang bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk menjaga kesaktian Pancasila.
"Apakah Pancasila masih sakti? Iya, itu pasti, dan akan selamanya sakti. Kesaktian Pancasila itu tetap akan teruji walau negeri kita sedang diterpa dinamika sosial politik dan gesekan tengah masyarakat. Pada tahun 1965 Pancasila lolos uji kesaktian, dan tahun ini pasti akan tetap teruji kesaktiannya," tutur Frans.
Menurut dia, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini di Tanah Air, mulai dari peristiwa di Wamena, maraknya demonstrasi di Ibu Kota Jakarta, hingga penutupan rumah ibadah kelompok tertentu menjadi ujian bagi kesaktian Pancasila yang telah menjadi pemersatu bangsa.
Baca juga: KSPSI Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas Politik
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Publik GO Indonesia, Bayu Winarko, mengatakan bahwa pihaknya mendukung Presiden dan pemerintah yang sah untuk mengambill langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi di Papua, dan unjuk rasa elemen masyarakat terkait RUU bermasalah yang telah menelan korban dalam demonstrasi mahasiswa.
"GO Indonesia mendukung langkah-langkah TNI/Polri dalam mengamankan dan menegakkan hukum terkait masalah Papua, dan aksi yang merusak demontrasi damai dengan melakukan tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kekacauan di masyarakat," ujar Bayu.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya menentang langkah-langkah oknum yang berusaha mengadu domba TNI/Polri dan elemen masyarakat demi keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan memecah-belah kesatuan dan persatuan NKRI.
"Kami mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sah hasil Pemilu 2019 untuk segera dilantik dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan segera mengatasi situasi serta memulihkan keamanan serta memberikan kepastian hukum demi tegaknya NKRI yang kita cintai," ujar Bayu.
Ia mengimbau semua pihak untuk selalu menyampaikan aspirasinya dalam koridor hukum dan demokrasi serta mengedepankan dialektika musyawarah mufakat sebagai ruh bangsa Indonesia.
"Lakukan upaya-upaya damai lainnya, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan," katanya. (OL-1)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
Sebanyak 3.500 penonton tumplek di empat titik penyelenggaraan Soundrenaline “Sana Sini di Makassar”
Orangtua perlu memiliki informasi yang cukup dan memadai ketika ingin membagikan edukasi pada anak untuk menyikapi atau merespons kondisi-kondisi sosial politik yang sedang terjadi.
Dompet Dhuafa akan menggelar Sarasehan Tokoh Bangsa bertema “Merajut Kebersamaan, Mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan”.
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved