Kemendagri Akan Panggil Daerah Belum Rampungkan NPHD Pilkada 2020

DIREKTUR Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pemerintah daerah yang belum merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020. Hari ini adalah batas waktu penyelesaian NPHD Pilkada 2020.

"Kami undang, kami fasilitasi, kenapa sampai tertunda penandatanganannya. Yang pasti kami memastikan bahwa dana Pilkada 2020 pasti tersedia. Biasanya kalau daerah ada yang kesulitan, kami fasilitasi. Kalau dengan Bawaslu, kami ajak Bawaslu bersama-sama, kalau dengan KPU, kami ajak KPU," terangnya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (1/10).

Pihak pemda yang akan dipanggil, jelas Syarifuddin, tergantung permasalahan yang dihadapi di daerah. Jika menyangkut administrasi, kata dia, Kemendagri cukup memanggil tim anggaran pemda setempat. Namun, jika itu menyangkut kebijakan daerah setempat, sambungnya, Kemendagri akan memanggil kepala daerahnya.

"Kalau sudah menyangkut kebijakannya, katakanlah pengalaman kami yang lalu ada kepala daerah yang memang seolah-olah sulit untuk dikomunikasikan, kami undang kepala daerahnya," ucapnya.

Biasanya, kata Syarifuddin, alotnya pembahasan NPHD disebabkan  perbedaan besaran hitungan antara pemda dengan pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu Daerah. Sejauh ini, menurut dia, tidak ditemukan daerah yang dihambat penyelesaian NPHD-nya karena kebijakan pemda setempat.

"Yang kami tangkap persoalannya di daerah itu tawar menawar soal besarannya. Itu biasa lah karena daerah itu pasti akan berusaha sehemat mungkin. Tentunya pihak penyelenggara dalam rangka optimalisasi target kinerja mereka juga, dia berusaha bila mungkin dananya sebesar-besarnya. Titik temunya pasti akan ada nanti," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Bawaslu per 30 September 2019, Bawaslu daerah yang telah menandatangani NPHD yaitu 36 daerah. Sementara itu, yang masih dalam proses pembahasan sebanyak 225 daerah dan ada sembilan daerah yang belum ada pembahasan.

Sementara itu, berdasarkan data KPU per 30 September 2019, tercatat baru 61 daerah yang telah menandatangani NPHD antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pemda masing-masing. Dan 124 daerah lainnya direncakan akan menandatangani NPHD hari ini.

"Beberapa daerah mengalami kendala untuk memenuhi tenggat waktu 1 Oktober disebabkan karena kepala daerahnya hadir dalam pelantikan anggota DPR/DPD/MPR. Untuk daerah-daerah seperti ini kami memberi kelonggaran bagi KPU setempat mengundurkan jadwal penandatanganan NPHD, hingga menunggu kehadiran kepala daerah dalam beberapa hari ke depan," terang Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Senin (30/9).

baca juga: Setjen DPR Siap Selenggarakan Pelantikan Dewan

Sementara itu, kata Pramono, untuk beberapa daerah lainnya masih dilakukan proses pembicaraan antara KPU dengan pemda setempat.

"Kami berharap proses pembicaraan tersebut tidak memakan waktu terlalu lama, sehingga mengganggu persiapan tahapan Pilkada 2020," tandasnya. (OL-3)