Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan telah menyiapkan 6.000 pasukan untuk mengamankan acara pelantikan anggota DPR RI dan pelantikan presiden pada 1 Oktober dan 20 Oktober.
Seluruh prajurit disebar di sejumlah titik, khususnya di depan pintu utama Gedung MPR/DPR Senayan dan jalur alternatif menuju kantor parlemen, seperti Petamburan, Palmerah, Pejompongan, dan Simpang Slipi, Jakarta Barat.
"Kita perbanyak pasukan TNI/Polri agar masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa juga tidak membawa batu. Kita awasi di sana, kita halau mereka kalau ingin masuk ke Gedung MPR/DPR," ujar Hadi seusai memimpin apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wapres RI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/9).
Baca juga: Polisi Perketat Pengamanan di Depan Gedung DPR
Mantan Kepala Staf TNI AU itu menambahkan untuk skenario insidentil terkait pengamanan unjuk rasa, TNI juga telah menyiapkan helikopter sebagai transportasi masuk ke Gedung MPR/DPR.
Ia berharap seluruh rangkaian acara pelantikan berjalan lancar dengan penebalan pasukan tersebut.
"Pertama, kita mempertebal pengamanan di Gedung MPR/DPR. Kedua, kita tempatkan pasukan untuk menjaga istana. Ketiga, kita juga menjaga sentra-sentra ekonomi seperti di Glodok. Intinya yang penting rakyat semua aman," pungkasnya. (OL-2)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved