Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan telah menyiapkan 6.000 pasukan untuk mengamankan acara pelantikan anggota DPR RI dan pelantikan presiden pada 1 Oktober dan 20 Oktober.
Seluruh prajurit disebar di sejumlah titik, khususnya di depan pintu utama Gedung MPR/DPR Senayan dan jalur alternatif menuju kantor parlemen, seperti Petamburan, Palmerah, Pejompongan, dan Simpang Slipi, Jakarta Barat.
"Kita perbanyak pasukan TNI/Polri agar masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa juga tidak membawa batu. Kita awasi di sana, kita halau mereka kalau ingin masuk ke Gedung MPR/DPR," ujar Hadi seusai memimpin apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wapres RI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/9).
Baca juga: Polisi Perketat Pengamanan di Depan Gedung DPR
Mantan Kepala Staf TNI AU itu menambahkan untuk skenario insidentil terkait pengamanan unjuk rasa, TNI juga telah menyiapkan helikopter sebagai transportasi masuk ke Gedung MPR/DPR.
Ia berharap seluruh rangkaian acara pelantikan berjalan lancar dengan penebalan pasukan tersebut.
"Pertama, kita mempertebal pengamanan di Gedung MPR/DPR. Kedua, kita tempatkan pasukan untuk menjaga istana. Ketiga, kita juga menjaga sentra-sentra ekonomi seperti di Glodok. Intinya yang penting rakyat semua aman," pungkasnya. (OL-2)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved