Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
RELAWAN Jokowi atau ReJO siap melakukan pembelaan jika ada pihak-pihak yang mengganggu pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang terlebih lagi jika ada upaya melengserkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan ReJO menanggapi aksi kelompok yang menamakan diri Mujahid 212 pada Sabtu 28/9). Dalam unjuk rasa di Jakarta, Sabtu (28/9), juru bicara demonstran Sugi Nur Raharja berorasi tentang pelengseran Presiden Jokowi.
"Ingat saudaraku presiden Jokowi terpilih secara konstitusi dan mendapatkan amanah dari mayoritas rakyat Indonesia dalam Pilpres lalu. Tidak ada dalilnya Jokowi dilengserkan," kata Ketua RèJO Bidang Hubungan Antar-Lembaga KH Ahmad Gufron saat dikontak wartawan Sabtu (28/9) malam.
Lebih lanjut Gufron meminta kelompok tersebut agar membaca kembali dengan teliti Undang-undang Dasar 1945 dengan turunannya serta belajar ilmu ketatanegaraan.
"Jadi tidak hanya asal banyak bicara kalau tidak tahu substansi," ujar Gufron.
Barisa RèJO dan jutaan pendukung Presiden Jokowi di Indonesia telah menyatakan siap meakukan 'pasang badan' jika ada pihak yang ingin merongrong pemerintahan Jokowi saat ini.
"Kita akan menghadapi jika ada rong-rongan seperti itu. Kami siap menjadi garda terdepan untuk membela seluruh proses konstitusi yang telah menghasilkan Jokowi Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih," tegas Gufron.
Bahkan, Gufron juga menegaskan bahwa pihaknya bersama organ pendukung Jokowi lainnya akan bergerak bersama jutaan simpatisan untuk mengawal jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober mendatang.
Selain jutaan orang di Jakarta yang akan mengawal pelantikan Presiden dan Wapres,
tambah Gufron, puluhan juta lainnya juga akan mengadakan berbagai kegiatan sebagai do'a syukur diseluruh tanah air.
"Kami akan ambil bagian saat pelantikan Presiden nanti. Meskipun pengamanan sepenuhnya tugas yang diemban anggota polisi dan TNI," pungkas Gufron. (OL-09)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved