Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah dan DPRD menampung aspirasi perorangan maupun dalam konteks demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi adanya demo di sejumlah daerah ke gedung DPRD ataupun Kantor Gubernur yang dilakukan mahasiswa yang menolak revisi sejumlah Undang-Undang, antara lain RKHUP, UU Pemasyarakatan dan menolak pengesahan UU KPK.
"Menampung aspirasi, menerima aspirasi, mendiskusikan, mendialogkan, dan meneruskan aspirasi, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk DPRD. Menurut saya, kemarin yang muncul di sejumlah daerah enggak ada masalah. Apapun aspirasi mahasiswa itu adalah murni," kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu (25/9).
Baca juga: Ratusan Pelajar Anarkis Ditangkap di Depan Gedung DPR
Hanya saja, ia juga meminta kepada para mahasiswa untuk bersikap tegas jika ada kepentingan-kepentingan lain yang ikut serta saat demonstrasi berlangsung. "Mahasiswa juga harus berani mengambil sikap kalau ada kepentingan-kepentingan lain yang ikut serta. Itu harus fair. Apalagi sekarang sudah semakin modern, pakai cctv, pakai drone, semua sudah tahu. Ini mahasiswa atau tidak," tuturnya. (OL-8)
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries memastikan Pasal 284 tidak mengganggu ruang privat.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved