Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memutuskan menggratiskan biaya pengobatan bagi siapa pun pasien yang berobat karena terdampak unjuk rasa mahasiswa di depan gedung MPR/DPR RI.
Kebijakan itu dikeluarkan, Selasa (23/9), oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyawati.
Dalam surat edaran bernomor 12757/-1.7787.11 Widyawati menegaskan tiga poin yakni pertama menetapkan sebanyak 24 RS, baik milik negara maupun yang dikelola swasta, untuk bisa menjadi rujukan pasien.
RS tersebut rata-rata merupakan RS yang berdekatan dengan lokasi demo di Gedung MPR/DPR seperti RSPAD Gatot Subroto, RS Kartini, RS Pusat Pertamina, RS Pelni, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, dan RSUD Kebayoran Lama.
Baca juga: Menkumham Duga Aksi Mahasiswa Ditunggangi Pihak Tertentu
Pada poin kedua, Widyawati menegaskan seluruh pembiayaan perawatan pasien terdampak langsung unjuk rasa dijamin dengan pembiayaan kelas III dan dibebankan pada anggaran Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Dinkes DKI Jakarta.
Pada poin terakhir disertakan nomor kontak untuk sumber informasi mengenai kebijakan itu.
Belasan mahasiswa mengalami cedera serta luka di bagian mata karena terkena gas air mata. Para mahasiswa tersebut pun berobat ke RS terdekat. (OL-2)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved