Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memutuskan menggratiskan biaya pengobatan bagi siapa pun pasien yang berobat karena terdampak unjuk rasa mahasiswa di depan gedung MPR/DPR RI.
Kebijakan itu dikeluarkan, Selasa (23/9), oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyawati.
Dalam surat edaran bernomor 12757/-1.7787.11 Widyawati menegaskan tiga poin yakni pertama menetapkan sebanyak 24 RS, baik milik negara maupun yang dikelola swasta, untuk bisa menjadi rujukan pasien.
RS tersebut rata-rata merupakan RS yang berdekatan dengan lokasi demo di Gedung MPR/DPR seperti RSPAD Gatot Subroto, RS Kartini, RS Pusat Pertamina, RS Pelni, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, dan RSUD Kebayoran Lama.
Baca juga: Menkumham Duga Aksi Mahasiswa Ditunggangi Pihak Tertentu
Pada poin kedua, Widyawati menegaskan seluruh pembiayaan perawatan pasien terdampak langsung unjuk rasa dijamin dengan pembiayaan kelas III dan dibebankan pada anggaran Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Dinkes DKI Jakarta.
Pada poin terakhir disertakan nomor kontak untuk sumber informasi mengenai kebijakan itu.
Belasan mahasiswa mengalami cedera serta luka di bagian mata karena terkena gas air mata. Para mahasiswa tersebut pun berobat ke RS terdekat. (OL-2)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved