Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjamin kondisi keamanan jelang pelantikan presiden terpilih dan DPR RI pada Oktober mendatang kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut untuk melakukan tindakan inkonstitusional.
"Kalau ditanya aman atau tidak, ya insyaallah terjaga. Karena itu proses yang sudah melalui jalan panjang, rakyat semua sudah setuju mengakui (hasil pemilu)," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9).
Ia mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia tetap konsisten dan tidak mudah terpancing oleh pikiran-pikiran yang ingin mengacaukan rangkaian pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Baca juga: Yasonna Ajak Mahasiswa Tempuh Jalur Musyawarah dan Hukum
Menurut dia, sejatinya sudah tidak perlu muncul masalah yang menghambat proses pelantikan hasil pesta demokrasi. Apalagi semua masalah terkait pemilu maupun pileg sudah diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses pilpres yang dimenangkan Jokowi-Amin. Kewajiban kita semua untuk menjaga proses ini sampai ujung, yakni pelantikan presiden dan DPR."
Ia menambahkan, seluruh masyarakat sedianya dapat mengambil peran untuk menjaga marwah demokrasi di negeri ini. Masyarakat juga jangan mudah terpengaruh dengan pelbagai isu dan opini yang bertujuan mendelegitimasi pemerintah.
"Biarkan proses demokrasi berjalan. Kepemilihan secara fair sudah dilaksanakan bahkan sudah diputuskan oleh MK. Maka saya kira kita harus singkirkan pikiran untuk mengganggu, mengacau proses pelantikan yang kita anggap sebagai puncak proses demokrasi," tandasnya. (OL-4)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved