Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjamin kondisi keamanan jelang pelantikan presiden terpilih dan DPR RI pada Oktober mendatang kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut untuk melakukan tindakan inkonstitusional.
"Kalau ditanya aman atau tidak, ya insyaallah terjaga. Karena itu proses yang sudah melalui jalan panjang, rakyat semua sudah setuju mengakui (hasil pemilu)," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9).
Ia mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia tetap konsisten dan tidak mudah terpancing oleh pikiran-pikiran yang ingin mengacaukan rangkaian pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Baca juga: Yasonna Ajak Mahasiswa Tempuh Jalur Musyawarah dan Hukum
Menurut dia, sejatinya sudah tidak perlu muncul masalah yang menghambat proses pelantikan hasil pesta demokrasi. Apalagi semua masalah terkait pemilu maupun pileg sudah diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses pilpres yang dimenangkan Jokowi-Amin. Kewajiban kita semua untuk menjaga proses ini sampai ujung, yakni pelantikan presiden dan DPR."
Ia menambahkan, seluruh masyarakat sedianya dapat mengambil peran untuk menjaga marwah demokrasi di negeri ini. Masyarakat juga jangan mudah terpengaruh dengan pelbagai isu dan opini yang bertujuan mendelegitimasi pemerintah.
"Biarkan proses demokrasi berjalan. Kepemilihan secara fair sudah dilaksanakan bahkan sudah diputuskan oleh MK. Maka saya kira kita harus singkirkan pikiran untuk mengganggu, mengacau proses pelantikan yang kita anggap sebagai puncak proses demokrasi," tandasnya. (OL-4)
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Pemerintah tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya, penyampaian itu semestinya dilakukan dengan tertib tanpa adanya vandalisme.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved