Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjamin kondisi keamanan jelang pelantikan presiden terpilih dan DPR RI pada Oktober mendatang kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut untuk melakukan tindakan inkonstitusional.
"Kalau ditanya aman atau tidak, ya insyaallah terjaga. Karena itu proses yang sudah melalui jalan panjang, rakyat semua sudah setuju mengakui (hasil pemilu)," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9).
Ia mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia tetap konsisten dan tidak mudah terpancing oleh pikiran-pikiran yang ingin mengacaukan rangkaian pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Baca juga: Yasonna Ajak Mahasiswa Tempuh Jalur Musyawarah dan Hukum
Menurut dia, sejatinya sudah tidak perlu muncul masalah yang menghambat proses pelantikan hasil pesta demokrasi. Apalagi semua masalah terkait pemilu maupun pileg sudah diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses pilpres yang dimenangkan Jokowi-Amin. Kewajiban kita semua untuk menjaga proses ini sampai ujung, yakni pelantikan presiden dan DPR."
Ia menambahkan, seluruh masyarakat sedianya dapat mengambil peran untuk menjaga marwah demokrasi di negeri ini. Masyarakat juga jangan mudah terpengaruh dengan pelbagai isu dan opini yang bertujuan mendelegitimasi pemerintah.
"Biarkan proses demokrasi berjalan. Kepemilihan secara fair sudah dilaksanakan bahkan sudah diputuskan oleh MK. Maka saya kira kita harus singkirkan pikiran untuk mengganggu, mengacau proses pelantikan yang kita anggap sebagai puncak proses demokrasi," tandasnya. (OL-4)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved