Mendagri Larang Kepala Daerah Plesiran saat Terjadi Karhutla

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara optimal. Gubernur, bupati, ataupun wali kota diminta tidak meninggal daerahnya turun tangan saat bencana itu terjadi.

"Saya minta gubernur, sampai camat, dan kepala desa kalau daerahnya ada musibah untuk tidak meninggalkan daerah. Harus terjun bersama masyarakat dan aparat lain," kata Tjahjo dalam Pembukaan Pekan Kerja Nyata Gerakan Revolusi Mental 2019 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/9).

Baca juga: Kawasan Berikat Mandiri, Langkah Pemerintah Dorong Investasi

Ia menegaskan keberadaan kepala daerah di wilayahnya penting untuk memastikan penanganan bencana karhutla bisa optimal. Ia pun meminta pemerintah daerah meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam pengendalian karhutla.

"Sekarang kita dihadapkan pada kondisi alam yang tidak ramah. Ada karhutla di mana-mana. Nanti berganti musim potensial ada lagi longsor dan banjir," ucap dia.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun ini tercatat 328.724 hektare. Luasan itu terdiri dari 239.161 hektare di tanah mineral dan 89.563 hektare di lahan gambut. Sebagian besar karhutla terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Mendagri sebelumnya juga meminta pemerintah daerah tidak menghalangi upaya KLHK untuk perusahaan yang diduga menjadi penyebab karhutla. Kepala daerah dan jajarannya diingatkan melakukan tugas utamanya yakni melindungi masyarakat dari bencana. (Dhk/A-5)