Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Umum PPP Romahurmuziy batal membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang lanjutan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
Sedianya, Romy akan membela diri atas dakwaan terhadap dirinya. Namun, agenda itu batal digelar. Ia mengaku dalam kondisi tidak sehat lantaran mengalami diare.
"Saya dalam kondisi tidak sehat Yang Mulia karena sejak kemarin bolak-balik ke kamar mandi buang air," ucap Romy kepada majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.
Romy baru memasuki ruang sidang pukul 13.11 WIB. Sidang sedianya dijadwalkan pukul 09.00 WIB, tetapi molor hingga siang. Romy tampil mengenakan batik cokelat dibalut jaket berwarna hitam. Air mukanya pucat pasi ketika memasuki ruang sidang.
"Pertanyaannya, apa Saudara bisa mengikuti sidang atau tidak?," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.
"Tidak bisa Yang Mulia. Tadinya saya mau tidak berangkat (ke pengadilan), tapi karena menghormati jaksa, saya tetap datang," jawab Romy.
Jaksa KPK lantas membacakan surat hasil pemeriksaan dokter KPK sebelum Romy menjalani sidang.
Disebutkan, Romy dalam kondisi sehat dan layak menjalani persidangan.
Namun, setelah majelis hakim berembuk, Romy akhirnya dinyatakan tidak layak menjalani persidangan.
Sebelumnya, jaksa menyampaikan Romy layak mengikuti persidangan. Hal ini berdasarkan laporan dokter rumah tahanan (rutan) yang memeriksa kesehatan Romi.
"Dari pemeriksaan yang kami terima di situ disimpulkan bahwa layak menjalani persidangan sehingga tadi kami sampaikan ke terdakwa tetap dihadirkan di persidangan," ujar JPU KPK Wawan Yunarwanto.
"Kondisinya pucat jadi kita tunda saja. Tidak layak juga menyidangkan orang dalam kondisi sakit. Mungkin Saudara (Romy) terlalu banyak makan cabai atau stres," imbuh hakim.
Kuasa hukum Romy, Maqdir Ismail, mengatakan tim pengacara menyiapkan eksepsi setebal 77 halaman.
Adapun Romy juga menyiapkan eksepsi sebanyak 29 halaman. Maqdir mengatakan kliennya sudah bolak-balik buang air besar 5 kali sejak pagi.
Terima suap
Sebelumnya, Romy didakwa menerima suap Rp325 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin.
Ia juga didakwa menerima duit dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi senilai Rp91,4 juta.
Dia didakwa menerima suap Romy bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman diduga menerima Rp70 juta dari Haris.
Dalam dakwaan, suap yang diterima Romy disebut terjadi kurun waktu Januari hingga Maret 2019.
Romy pun didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dalam persidangan sebelumnya, Romy berkilah tak paham dengan dakwaan jaksa. Ia juga heran didakwa melakukan praktik rasuah bersama Lukman. (P-1)
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terlibat kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.
Informasi itu diperoleh penyisik KPK saat memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Bekasi.
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah KabupatenProbolinggo.
Pejabat yang melakukan jual beli jabatan juga biasanya tidak malu untuk minta duit ke bawahannya.
KPK) menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved