Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019.
''Kami ingin menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada kementerian dan lembaga karena selama 15 tahun ini kita terus berupaya menciptakan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara secara jauh lebih baik,'' kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga sebagai Kepala BNPP mengucapkan rasa syukur atas pencapaian yang menggembirakan tersebut.
Baginya, raihan prestasi tersebut didapat berkat kinerja jajarannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun BNPP.
"Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP yang bekerja secara sungguh-sungguh dan terus melakukan inovasi perbaikan yang meningkatkan kinerja positif organisasi Kemendagri," kata Tjahjo.
Mendagri berharap bisa memacu kinerja aparatur di lingkungan Kemendagri untuk mempertahankan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun mendatang.
Selain itu, dia juga memuji kinerja para aparatur pemerintah dan profesional di jajaran Kemendagri dan BNPP yang mampu mengelola anggaran dengan baik.
"Teman-teman di jajaran Kemendagri dan BNPP setidaknya selama beberapa tahun ini mampu menunjukkan kinerja yang sangat profesional, khususnya dalam rangka menata anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, " jelas Tjahjo.
Apresiasi
Senada dengan itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi kementerian dan lembaga yang telah mampu melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan baik.
Hal itu menunjukkan komitmen jajaran Kemendagri dan BNPP dalam pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan lima kali berturut-turut.
Ia mengatakan laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP pada 2018 yang lalu tetap diaudit dan dilaporkan ialah sebanyak 81 LKKL, meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 79.
"Ini peningkatan yang signifikan dari sebelumnya. Tentunya ini menunjukkan suatu komitmen dari pengelolaan keuangan negara terutama dari pengguna keuangan negara untuk bisa melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik." ujar Menkeu.
Opini WTP ialah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kementerian Dalam Negeri dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
Setidaknya ada empat kriteria yang telah ditetapkan dalam melakukan audit atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni pertama laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga pengendalian intern harus baik, dan keempat penyusunan harus sesuai undang-undang.
Dengan demikian, diraihnya opini wajar tanpa pengecuali-an selama lima tahun berturut-turut oleh Kemendagri dan BNPP menunjukkan tingkat profesionalisme pengelolaan dan pelaporan pemakaian anggaran keuangan negara.
Tak hanya itu, raihan WTP selama lima tahun berturut-turut ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. (Ant/P-1)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Banyak hal positif yang dapat dilakukan BNPP, terlebih dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).
Dampak pandemi Covid-19 selama 3 tahun menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan akan segera meresmikan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia.
Zudan menerangkan, sumbangsih buah pemikiran tersebut saat ini telah disahkan pada 2008 lalu, dan menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved