Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyindir pegawai KPK yang melakukan penutupan logo KPK dengan kain hitam sebagai bentuk protes terhadap wacana DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. Menurut Fahri, pegawai KPK perlu jernih berpikir tentang revisi UU KPK.
"Buat pegawai KPK. Kalau gak setuju dengan politik legislasi nasional mundur aja. Tapi jangan lalu mau berpolitik. Salah lagi, ingat gak kontrak kalian dulu? Kan gak ada kontrak politik, beda dengan politisi di Senayan atau di istana. Plis deh kembali ke jalan yg benar," cuit Fahri melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (9/9).
Fahri sudah sejak lama mengkritik keberadaan KPK. Kerja KPK yang lebih condong pada penindakan dan bukan pencegahan, menurut Fahri, adalah salah kaprah.
Baca juga: Dewan Pengawas Perkuat KPK
"KPK secara sadar menekankan pada penindakan setelah pencegahan gagal dilakukan secara kelembagaan. Tetapi, catatan pentingnya adalah apakah pernah orientasi pencegahan ditekuni? Boleh mengalihkan konsentrasi yang dimandatkan secara serius dlm UU krn gangguan lapangan?" cuit dia.
Ia bahkan meminta agar di tengah protes terhadap revisi UU KPK saat ini Presiden dan DPR tetap komit melakukan revisi.
"Saya minta presiden @jokowi dan @DPR_RI gak usah khawatir dengan kampanye negatif. Ini berulang dan hanya emosi tanpa akal. Ini kampanye hitam yang gak pernah ada pikiran jernih di belakangnya, hanya nafsu menggunakan kekuasaan tanpa batas yang sudah jadi penyakit," pungkasnya. (OL-2)
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
Rangkaian pameran internasional Homelife Indonesia Series 2025 resmi dimulai pada Rabu (26/11) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, dan akan berlangsung hingga 29 November 2025.
Wamen PKP Fahri Hamzah soroti double backlog 6 juta keluarga, tekankan pentingnya data tunggal, regulasi, dan off-taker demi hunian layak rakyat.
Indonesia tengah menghadapi krisis backlog perumahan yang dinilai semakin serius. Pemerintah menyebut sekitar 9,8 juta keluarga belum memiliki rumah sendiri.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved