Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PENCAPAIAN keterwakilan perempuan di DPR RI masih bisa tumbuh dari hasil Pemilu 2019. Saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 mencapai 20,52% atau 119 dari 575 kursi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan hal itu kepada Media Indonesia, Sabtu (7/9).
Menurutnya ada beberapa hal yang bisa mendukung pencapaian keterwakilan perempuan di DPR RI. Antara lain kewajiban menempatkan satu dari tiga calon anggota legislatif (caleg) perempuan bisa mendongkrak bauran kaum hawa di parlemen menjadi 30%.
"Ada perbaikan regulasi yang kita bisa dorong untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Antara lain, selain afirmasi 30% perempuan di dalam daftar calon pada setiap daerah pemilihan (dapil) dengan skema semi Zipper, yaitu setiap tiga caleg harus memuat paling sedikit satu caleg perempuan," kata Titi Anggraini.
Menurut dia, perlu juga aturan yang lebih strategis untuk membuka peluang yang lebih besar bagi keterpilihan perempuan. Perbaikan regulasi itu bisa berupa kewajiban bagi partai politik (parpol) untuk menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu di paling sedikit 30% dapil.
Hal itu harus memperhitungkan daerah pemilihan parpol memperoleh kursi pada pemilu sebelumnya. Misalnya, parpol yang mendapatkan kursi di 30 dapil harus memberikan kuota 30% untuk perempuan dan berada di nomor urut 1.
"Jadi ketentuannya berlapis caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil. Dan caleg perempuan pada nomor urut 1 itu juga harus ditempatkan di dapil-dapil dimana partai memperoleh kursi paling sedikit 30%," ungkapnya.
Selain itu perlu diberikan insentif bagi pencalonan perempuan berupa dukungan pendanaan kampanye. Selain itu pengalokasian paling sedikit 30% dari dana bantuan keuangan parpol dari negara untuk kepentingan kaderisasi dan rekrutmen perempuan politik secara demokratis.
"Dengan demikian perempuan tidak hanya hadir di hilirnya saja yaitu ketika proses pencalonan tetapi juga menjadi bagian utuh dan holistik dari proses kaderisasi dan rekrutmen politik terus-menerus dari partai politik kita," terangnya.
Sehingga internalisasi nilai-nilai dan ideologi politik suatu partai partai bisa berjalan secara melembaga terhadap kader-kader perempuan partai.
"Bukannya malah merekrut caleg yang berasal dari luar kader hanya karena pertimbangan kepemilikan modal dan popularitas semata," paparnya.
baca juga: Capim KPK Firli Bahuri Diterpa Isu Miring
Terakhir, Titi menyarankan kader perempuan perlu mendapatkan perlindungan dengan adanya ketentuan telah mengikuti kaderisasi dan menjadi kader paling singkat tiga tahun.
"Ini klausul muncul akibat banyak kader perempuan yang dikalahkan oleh para diaspora politik atau petualang politik yang sayangnya tidak dibangun berbasis kompetensi. Atau tidak diimbangi oleh kapasitas dan kemampuan yang menopang kerja-kerja parlemen yang lebih berkualitas," pungkasnya. (OL-3)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meyakini langkah Polri dalam menangani laporan kekerasan akan lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban.
Indonesia didorong untuk memanfaatkan kekayaan budaya dalam mendorong pengembangan industri ekonomi kreatif di tingkat global, termasuk melalui inovasi dan inklusi
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved