Raker Papua, Menhan: Tidak Ada Kompromi Bagi Pengganggu NKRI

KOMISI I DPR RI menggelar rapat gabungan membahas isu keamanan pasca terjadinya gejolak demonstrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rapat gabungan diadakan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Badan Intelejen Negara, hingga TNI.

Rapat diadakan dalam 2 sesi yang dilakukan secara terbuka dan tertutup untuk umum. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Abdul Kharis Almasyhari.

Dalam sesi rapat yang bersifat terbuka untuk umum, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan kepada anggota dewan yang hadir negara khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memberikan kompromi kepada pihak-pihak yang ingin menganggu kedaulatan NKRI.

"Tidak ada kompromi sedikitpun. Musuh negara harus dihancurkan," tutur Ryamizard di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Baca juga: Pemerintah Buka Pemblokiran Internet di Papua

Ryamizard melanjutkan gelombang demonstrasi yang terjadi di Papua terindikasi telah ditunggangi oleh kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Hal itu terlihat dari pengibaran bendera Bintang Kejora secara simultan di berbagai wilayah di Tanah Papua.

"Banyak pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai tempat," ungkapnya.

Ryamizard menegaskan pemerintah akan tegas menindak kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Tanpa ragu pemerintah Indonesia akan melaksanakan operasi militer untuk melawana gerakan-gerakan separatis bersenjata di Papua.

"Aksi pemisahan diri dari NKRI idealnya memang ditangani secara persuasif. Namun jika tidak berhasil maka akan dilakukan secara tindakan militer terutama kepada kelompok pemberontak bersenjata yang ingin pisahkan diri dari Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ryamizard juga menjelaskan bahwa terdapat kelomopok separatis yang berafiliasi dengan Isis untuk menerapakan jihad di Papua. Ryamizard menegaskan pemerintah akan tegas memberi tindakan kepada kelompok separatis tersebut.

"Papua bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan sampai kapanpun," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Menkominfo Rudiantara mengungkapkan berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh jajaran Kominfo, konten-konten sebaran hasutan dan ujaran kebencian tentang Papua banyak yang berasal dari luar negri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ancaman yang terjadi di Papua bukan lagi berasal dalam negeri melainkan internasional.

"Terkait konten tentang Papua mayoritas memang menggunakan bahasa Indonesia namun lokasi mention berasal dari luar negri menggunakan bahasa Inggris," ungkapnya.

Rudi melanjutkan lebih dari 20 negara menjadi tempat awal konten negatif tentang Papua berasal. Negara-negara tersebut tersebar di Eropa dan juga Asia. Sudah ada 500.000 lebih tautan url tentang isu Papua yang berasal dari media sosial Twitter.

"Url itu jumlahnya mencapai 500.000 lebih dan berasal dari luar negri. Paling masif itu dari Twitter dengan tingkat presentase mencapai 90%," ungkapnya.

Senada, Menlu Retno Marsudi menjelaskan negara memiliki kepentingan untuk menjaga situasi dan memberikan keamanan di Papua. Papua dan Papua Barat dikatakan oleh Retno merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Indonesia.

"Kalau ada hal-hal yang terkait dengan upaya pemisahan maka itu sudah merupakan garis merah bagi kita semua," ujarnya.

Retno melanjutkan pihaknya sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para diplomat asing di Jakarta membahas situasi yang terjadi di Papua. Para diplomat asing tersebut diberikan mandat untuk memagari kedaulatan NKRI.

"Kita tidak akan mundur sedikitpun untuk pemagaran kita terhadap kesatuan NKRI. Dan saya yakin perjuangan ini akan mendapat dukungan dari semua rakyat Indonesia," tutur Retno. (OL-4)