Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Sorong, Papua Barat, Sayang Mandabayan, terancam pasal tindak kejahatan terhadap keamanan negara dan makar.
Pasalnya, Sayang tertangkap tangan membawa ribuan bendera bintang kejora yang merupakan lambang organisasi terlarang di Papua.
"Yang bersangkutan sudah dimintai keterangan oleh Polres Manokwari. Jika ada unsur melawan hukum, akan diberlakukan sama dengan delapan tersangka yang ditahan Polda Metro Jaya," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, kemarin.
Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap delapan orang terkait dengan pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka ialah Paulus Suryanta Ginting, Dano Tabuni, Charles Cossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Wenebita Wasiangge, Naliana Wasiangge, dan Norince Kogoya.
Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, Naliana dan Norince dipulangkan karena keduanya tidak ikut aksi. Enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob), Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Keenamnya dijerat Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan keamanan negara.
Sementara itu, Sayang ditangkap di Bandara Rendani Manokwari, Senin (2/9), sekitar pukul 16.20 WIT. Gerak-gerik Sayang sudah diintai sejak sedang menunggu bagasi.
Saat ditangkap, aparat langsung memeriksa barang bawaan Sayang. Hasilnya, aparat mendapati ribuan bendera simbol kemerdekaan 'Bumi Cenderawasih', dan tiga rim teks lagu Front Nasional Mahasiswa Papua (FNMPP).
Kedatangan Sayang ke Manokwari diduga untuk mengikuti aksi damai pada Selasa (3/9). Aksi tersebut dilakukan Kelompok Socialty Community Papua.
Di sisi lain, provokator pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Veronica Koman (VK), diburu polisi.
Polda Jawa Timur menetapkan VK sebagai tersangka baru dalam kasus itu. VK merupakan warga negara Indonesia yang diketahui berada di luar negeri. (Medcom/P-3)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap dan memberikan fakta berkaitan dugaan makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi
Menurut Mahfud MD, pernyataan Presiden Prabowo terkait makar dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu harus dibuktikan secara hukum.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan pernyataan Presiden yang mengklaim adanya aksi makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi.
Presiden Prabowo kembali menyinggung isu makar usai demo ricuh. Ia menegaskan tidak gentar menghadapi mafia dalang kerusuhan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan aksi pembakaran gedung DPRD yang terjadi di sejumlah daerah bukan lagi bentuk penyampaian aspirasi, melainkan sudah masuk kategori makar.
Amnesty menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melabeli demonstrasi sebagai tindakan makar atau terorisme berlebihan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved