Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi menjadi anggota organisasi penyelenggara pemilu dunia, The Association of World Election Bodies (A-WEB).
Peresmian dan pencatatan nama Bawaslu sebagai anggota A-WEB berlangsung dalam penyelenggaraan The Extraordinary Executive Board Meeting and the 4th General Assembly of A-WEB pada Senin (2/9) di Benglaru, India.
"Dengan bergabungnya Bawaslu sebagai anggota A-WEB, diharapkan dapat terjalin komunikasi dan pertukaran pengalaman penyelenggaraan dan pengawas pemilu dengan negara lain. ," kata Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, kemarin.
Abhan mengatakan bergabungnya Bawaslu dalam organisasi tersebut merupakan langkah baik untuk membuat lembaga itu go international.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu itu menambahkan harapannya agar Bawaslu dan A-WEB menjalin kerja sama, terutama dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan.
Selain Abhan, hadir pula Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin didampingi Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal, Ferdinand Eskol Tiar Sirait.
"Upaya Bawaslu untuk bergabung dalam A-WEB telah dilakukan selama hampir dua tahun. Dia menjabarkan, setelah Bawaslu mendaftarkan diri menjadi anggota, pihak A-WEB melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran administrasi yang diajukan Bawaslu," urai Afifuddin.
A-WEB, lanjutnya, kemudian menggelar rapat internal yang memutuskan Bawaslu dapat bergabung dengan organisasi tersebut.
Dalam forum tersebut, Bawaslu juga memaparkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019.
Bawaslu di antaranya menyampaikan strategi pengawasan pemilu, seperti penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi Siwaslu, Gowaslu, dan pusat pengawasan partisipatif.
Selain Bawaslu, dari Indonesia hadir pula Ketua KPU Arief Budiman. KPU juga telah bergabung dalam A-WEB setelah melewati tahap penilaian sebagaimana Bawaslu. (Iam/P-3)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved