Survei LSI: Kinerja Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Memuaskan

MASYARAKAT menilai kinerja pemberantasan korupsi pada 3 tahun periode pertama pemerintahan Joko Widodo mengalami perbaikan. Realitas itu terlihat dari kecenderungan menurunnya persepsi warga terhadap tingkat korupsi, serta cukup tingginya penilaian publik akan keseriusan pemerintah melawan praktik lancung di Tanah Air.

"Kondisi ini seiring dengan tren peningkatan kepuasan terhadap jalannya demokrasi yang juga menunjukkan tren meningkat dalam 4 tahun terakhir," ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi, di Jakarta, Kamis (29/8).

Baca juga: Wiranto: NKRI Harga Mati Termasuk Papua dan Papua Barat

Survei wawancara lapangan dengan tatap muka pada 11-16 Mei 2019 itu menyasar kepada 1.220 responden yang dipilih secara random. Sementara, margin of error dari ukuran sampel sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Burhanuddin menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di urutan teratas (84%) sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Posisi berikutnya ialah Presiden 79%, Polri 72%, pengadilan 71%, DPR 61%, dan partai politik 53%.

"Artinya, warga juga tampak semakin percaya kepada lembaga lain, meski belum setinggi KPK, serta mengetahui upaya pemberantasan korupsi lembaga-lembaga lain." tandasnya.

Temuan tersebut, terang dia, juga menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi menjadi perhatian serius bagi warga. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga pemberantasan korupsi juga berhubungan dengan kepercayaan terhadap Presiden.

Secara spesifik terdapat efek dari penilaian atas kinerja pemberantasan korupsi, khususnya KPK, terhadap dukungan pada Jokowi di Pilpres 2019. Dari hasil survei diketahui bahwa penilaian kinerja pemberantasan korupsi juga ikut menentukan kepuasan terhadap kinerja Jokowi.

"Pendukung Joko Widodo adalah mereka yang cenderung menilai positif kinerja pemberantasan korupsi pemerintah. Penilaian positif ini selanjutnya juga menentukan kepuasan mereka terhadap pemerintahan Joko Widodo," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Dukung Pemindahan Ibu Kota, Mabes Polri Siap Pindah

Menurut dia, Presiden memegang posisi kunci dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kepuasan dan evaluasi terhadap KPK maupun pemberantasan korupsi secara umum turut menentukan dukungan dan kepuasan terhadap kinerja Presiden.

"Jika Presiden mengelak untuk mengambil kendali pemberantasan korupsi maka dukungan warga secara umum, serta para pendukungnya menjadi taruhannya," tandasnya. (OL-6)