Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KAPOLRI Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, adanya pembatasan akses kecepatan internet dilakukan pemerintah bertujuan untuk mencegah dan mengurangi informasi berita hoaks tentang informasi kejadian di Papua dari oknum yang tidak menghendaki tanah Papua damai dan kondusif.
"Pembatasan pengurangan kecepatan internet pada akses foto dan video, ya ini merupakan langkah paling penting dilakukan pemerintah untuk mengurangi berita tidak benar yang diterima masyarakat melalui media sosial," ungkap Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjawab Antara terkait pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat seusai berdialog dengan warga Biak, Selasa.
Kapolri Jenderal Tito mencontohkan, berita hoaks beredar yang memicu aksi demo warga di Papua tentang adanya mahasiswa Papua yang meninggal saat kejadian aksi rasisme yang disebarkan melalui media sosial.
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Dialog dengan Warga Papua
Informasi yang tidak benar terhadap kejadian rasisme mahasiswa Papua sengaja disebarkan oleh oknum tertentu di media sosial langsung menyebar dan diterima warga dengan tidak mengecek kebenarannya, katanya.
Akibat penyebaran informasi berita bohong melalui media sosial, menurut Kapolri Jenderal Tito, telah menimbulkan dampak peristiwa aksi demo damai di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat.
"Ya kondisi pembatasan kecepatan internet harus dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan negara," tegas Kapolri Jenderal Tito.
Ia mengakui, pembatasan pengurangan kecepatan internet juga pernah dilakukan pemerintah saat pelaksanaan sengketa pemilihan umum Presiden di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.
Kapolri Jenderal Tito mengakui, pencabutan akses kecepatan internet dapat dilakukan pemerintah setelah daerah di Papua dan Papua Barat situasinya sudah dinyatakan benar-benar aman.
Jenderal Tito mengharapkan situasi di Papua segera pulih kembali normal sehingga waktu pembatasan akses kecepatan internet dapat dinormalkan seperti biasanya.
"Saya harapkan warga di Papua harus menjaga stabilitas Kamtibmas untuk menjamin pelayanan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan kondusif," harap mantan Kapolda Papua itu.
Hingga, Selasa pukul 17.25 WIT akses internet di Biak sekitarnya mulai normal meski masih tersendat lambat saat mengirim gambar atau video.(OL-4)
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved