Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) petahana Alexander Marwata mengakui belum berhasil membangun KPK selama menjabat sebagai komisioner lembaga antirasywah.
Hal itu diungkapkannya dalam tes wawancara dan uji publik di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8) saat ditanyai anggota Pansel mengapa dirinya kembali mendaftar.

"Ada beberapa hal yang mendorong saya untuk daftar kembali, yang pertama tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu. Belum berhasil. Pertama soal koordinasi dan supervisi," tutur Alex.
Membentuk sinergitas yang kuat dengan institusi penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan juga urung tercapai selama dirinya menjabat.
Alex menuturkan kerja KPK dalam aspek penindakan masih perlu ditingkatkan.
Baca juga: KPK Periksa Aher Terkait Kasus Meikarta
Sebab saat ini, KPK masih menggunakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penyidikan dan melimpahkannya ke tahap penuntutan.
"Tentu pengawasan dan kontrol proses penyidikan perlu kita tingkatkan. Kontrol saat ini masih kurang. Selalu kalau pimpinan KPK itu dalam melakukan pengawasan atau disposisi, tapi saya akui mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya, penyidik-penyidik atau kasatgas itu sangat bebas, tapi harus diawasi," jelas Alex.
Ia kemudian menceritakan ihwal dirinya sempat ditolak saat meminta BAP saksi pada sebuah kasus oleh penyidiknya.
"Saya ini yang memberikan sprindik. Ini rasa-rasanya perlu kita benahi, Kami sudah buat sistem, sehingga BAP penyidik bisa diakses pimpinan dan kita bisa kontrol. Sistem sudah kita buat per 1 juli sudah kita uji coba. Semua tindakan penyidik dan sebagainya bisa diakses pimpinan," jelasnya.
Belum selesai di situ, anggota Pansel lainnya kemudian menanyakan dan meminta ketegasan Alex bahwa ia bukanlah orang yang melemahkan KPK dari dalam.
"Saya harus buktikan bahwa saya bukan titipan siapa pun. Saya ini termasuk pimpinan yang jarang komunikasi dengan pejabat negara atau anggota DPR atau parpol atau manapun," tandas Alex. (OL-2)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved