Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Agus Widjojo mengatakan Lemhannas akan menanamkan sekaligus memantapkan nilai-nilai kebangsaan kepada anggota DPR dan DPD terpilih 2019-2024.
Orientasi dan penanaman nilai itu diharapkan bisa melahirkan para wakil rakyat berkarakter negarawan, pemimpin transformasional, unggul, dan berwawasan kebangsaan.
"Semua karakter itu juga harus selalu berlandaskan atas empat konsesus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika," kata Agus ketika membuka Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Anggota DPR dan DPD Terpilih di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8).
Baca juga: Lagi, Warga Tewas Diterkam Harimau Sumatra di Riau
Pembukaan orientasi ini dihadiri Presiden Jokowi, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
Agus mengatakan, orientasi dan kemantapan bagi Anggota DPR dan DPD RI ini akan berlangsung selama 50 hari. Kegiatan itu dimulai sejak hari ini hingga 7 November 2019.
Jumlah peserta orientasi dan pemantapan itu diikuti oleh 711 orang yang terdiri dari 575 anggota DPR RI terpilih dan 136 anggota DPD RI terpilih.
Kegiatan orientasi dan pemantapan berlangsung sekitar 50 hari yang dibagi menjadi lima gelombang, yakni empat gelombang bagi anggota DPR terpilih dan satu gelombang bagi anggota DPD terpilih.
Berbagai metode pembelajaran akan diajarkan dalam orientasi tersebut, di antaranya metode ceramah, diskusi kelompok, diskusi antarkelompok, simulasi dalam ruangan, refleksi, penulisan makalah perseorangan, pembuatan makalah kelompok, dan kegiatan outbond.
"Materi yang akan disampaikan terdiri dari 4 konsesus dasar bangsa, yaitu nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945, nilai kebangsaan yang NKRI, dan bhineka," ungkap Agus. (Faj/A-5)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved