Kamis 15 Agustus 2019, 10:24 WIB

KPK Panggil Tiga Saksi dalam Kasus Suap Meikarta

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
KPK Panggil Tiga Saksi dalam Kasus Suap Meikarta

Antara/Raisan Al Farisi
Penyidik KPK membawa berkas usai menggeledah ruang kerja Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi untuk tersangka Iwa Kurniwa (IWK) dalam perkara suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tiga saksi tersebut ialah Direktur Lippo Cikarang, Jukian Salim; staf keuangan Lippo Cikarang, Sri Tuti, dan Sekretaris Direksi Lippo Cikarang, Melda Peni Lestari.

"Tiga saksi tersebut direncanakan diperiksa untuk tersangka IWK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/8).

Sebelumnya, Rabu (31/7) KPK menggeledah ruangan Iwa ketika menjabat sebagai Sekretaris Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung. Setelah ruang Sekda, turut digeledah pula Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.

Kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Iwa, Sabtu (3/8). Dari rangkaian penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) serta beberapa barang elektronik.

Dalam perkara yang menjerat Iwa, KPK menduga Neneng Rahmi Nuliani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang terkait pengurusan RDTR dan memberikannya kepada beberapa pihak guna memperlancar proses pembahasannya.

Raperda terkait RDTR tersebut urung rampung, Neneng Rahmi bertemu dengan Iwa selaku Sekda Provinsi Jawa Barat. Neneng mendapatkan kabar kalau Iwa meminta uang sebesar Rp1 miliar untuk penyelesaian RDTR.

Permintaan itu diteruskan pada salah satu pegawai PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan. Sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng Rahmi melalui perantara menyerahkan uang kepada Iwa dengan total Rp900 juta.

Atas perbuatannya Iwa diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-09)

Baca Juga

MI/Palce Amalo.

MK Terima Gugatan Kasus Bupati Terpilih Sabu Raijua

👤Palce Amalo 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 00:15 WIB
Permohonan disampaikan oleh warga Sabu Raijua bernama Yanuarse Bawa Lomi mewakili Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua...
MI/Susanto

Enggan Berprasangka, PDIP Tunggu Proses Hukum Kasus Bansos

👤Cahya Mulyanan 🕔Jumat 26 Februari 2021, 23:18 WIB
Menurut dia, kader yang dapat dinyatakan bersalah harus berdasarkan putusan mahkamah partai. Sanksinya pun setelah mekanisme ini telah...
Antara

KPK Tanggapi Nama Ihsan Yunus Hilang dari Dakwaan Kasus Bansos

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 26 Februari 2021, 23:11 WIB
Ia menegaskan, KPK sebagai penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum. Bukan atas dasar asumsi dan persepsi terlenih desakan pihak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya