Penganggaran Pilkada 2020 Diparaf,Daerah Diminta Siapkan Anggaran

SEBANYAK 270 daerah yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang, diminta untuk mulai mempersiapkan anggaran pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Hal itu menyusul sudah diparafnya aturan soal penganggaran Pilkada 2020 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pun akan segera mengajukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke pemda setempat yang nanti disetujui kedua pihak.

"Soal penganggaran Pilkada 2020 di 270 daerah sudah kami paraf dan teken. Sudah di revisi oleh Dirjen keuangan daerah," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (12/8).

Alokasi penganggaran Pilkada 2020 sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dimana dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

Baca juga : Segera Bentuk Peradilan Pemilu

"Sudah diatur dengan baik sehingga tahapan-tahapan pilkada serentak bisa beralan dengan baik," ucap Tjahjo.

Dari 270 daerah, ada sembilan pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya tidak melaksanakan pemilihan pada 2020 mendatang, yaitu Provinsi Aceh dan DKI Jakarta.

Hari pencoblosan akan digelar pada 23 September 2020 mendatang. Tanggal tersebut ditentukan usai rapat pleno yang telah dilakukan KPU sebelumnya. (OL-7)