Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Intelijen Negara (BIN) menegaskan perwira TNI tidak boleh memiliki cacat ideologi. Hal itu diungkapkan menanggapi isu taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Zenz Allie yang dikaitkan dengan organisasi terlarang HTI.
Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan BIN akan terus memantau proses pendidikan para taruna. Terutama Enzo yang saat ini sedang menjadi sorotan.
"Memang selama pendidikan pun akan terus dipantau. Kalau Enzo perjalanan kan baru mulai, dari situ tentu ada penilaian-penilaian terkait ideologi. Sekarang sedang hangat dibicarakan, memang kalau dibicarakan mengandung nilai-nilai yang membahayakan karena nanti dia akan jadi seorang perwira misalkan. Seorang perwira tidak boleh cacat ideologi atau mengimani ideologi yang berbeda dengan Pancasila," ujar Wawan dalam diskusi polemik 'Enzo, Pemuda dan Kemerdekaan' di d'Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Kendati demikian, dikatakan oleh Wawan, BIN menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk melakukan verifikasi terkait kelayakan ideologi Enzo.
Baca juga: TNI Bantah Enzo Terpapar Radikalisme
Menurut Wawan, hal yang paling utama terkait keamanan adalah steril dari ideologi berbeda.
"Oleh karena itu akan ada suatu langkah-langkah yang bisa diambil panitia seleksi dari tubuh Akmil sendiri untuk melakukan verifikasi. Paling utama adalah bahwa cita-cita oke, tapi semua pihak harus memahami bahwa untuk aparat keamanan, kata kuncinya harus steril dari hal-hal yang ideologi yang berbeda. Ini sangat rentan maka tidak boleh main-main apalagi ada selama ini terjadi ada aparat yang justru membelok, ada keterlibatan aparat yang akhirnya dipecat," tutur dia.
Dia menuturkan keamanan sangat berbahaya jika tidak steril sebab mereka akan menimba ilmu-ilmu khusus di militer.
Efeknya, menurut Wawan, tidak main-main sebab akan mengancam keamanan negara.
"Ini menunjukkan bahwa begitu berbahayanya kalau kita tidak steril karena dia akan menimba ilmu-ilmu khusus, menyangkut masalah keamanan negara. Kalau ilmu-ilmu itu jatuh ke orang yang tidak steril, tentu efeknya panjang. Kita serahkan ke pihak penyelenggara yang punya otoritas, punya kewenangan. Dikondisikan seperti ini akan dihantam dengan ideologi sangat kuat," ujar dia.
Wawan lantas bicara soal ideologi bangsa Indonesia yang menghargai perbedaan. Selama proses pendidikan di TNI, seorang calon perwira akan dibina menjadi sosok yang nasionalis.
"Mental ideologi tidak bisa jadi pertaruhan, bagi yang tidak kuat banyak yang lari dari pendidikan. Kalau ada yang melanggar akan ditindak dengan berat, bahkan pemidanaan. Ini adalah contoh bahwa Indonesia negara yang plural, Bhinneka, tetap ideologinya kita kan Pancasila. Kalau tidak momentum pecahan bisa muncul," sambung dia. (OL-2)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved