Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan kehadiran Prabowo Subianto dalam Kongres V PDIP belum dapat diartikan sebagai kepastian bergabung Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahannya.
"Belum. Kita ini belum ketemu dengan ketua-ketua partai koalisi, kita belum ketemu, kalau ketemu kita akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi misalnya yang berkaitan dengan menteri," ujar Jokowi, seusai menghadiri Kongres V PDIP, di Bali, Kamis (8/8).
Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Dukungan tanpa Syarat untuk Jokowi
Jokowi mengatakan dalam dunia politik apa pun bisa terjadi, termasuk soal koalisi dengan Prabowo Subianto. Namun, dia menekankan segalanya masih perlu dibicarakan dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.
Sinyal atas bergabung Gerindra ke dalam koalisi Jokowi menguat seiring langkah Megawati Soekarnoputri mengundang secara khusus Prabowo ke Kongres V PDI Perjuangan. Prabowo pun hadir dalam acara pembukaan Kongres PDIP dan menjadi tamu spesial yang disambut dengan hangat oleh seluruh kader PDIP. Tidak hanya itu, Prabowo juga diberikan kursi yang berbeda dengan ketua umum partai koalisi.
Prabowo duduk dalam jajaran tamu VVIP, secara berturut-turut yakni Wapres Jusuf Kalla, Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri, Wapres terpilih Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto.
Sementara jajaran ketua umum partai koalisi yang hadir, diberikan tempat duduk di barisan lain, di sisi bagian kiri. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved