NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Mendagri Minta Parpol Tidak Usah Usung Kader Napi Eks Koruptor

Insi Nantika Jelita

05/8/2019 18:06

Mendagri Minta Parpol Tidak Usah Usung Kader Napi Eks Koruptor — Mendagri Tjahjo Kumolo(MI/ROMMY PUJIANTO)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo setuju dengan adanya aturan yang melarang calon kepala daerah mantan eks koruptor tidak dicalonkan di Pilkada 2020. Adanya aturan tersebut, menurutnya harus diikuti oleh kemauan partai politik agar tidak usah mengusung napi eks koruptor.

"Saya kira itu termasuk partai harus diingatkan agar rekrutmennya jangan sampai salah," ungkap Tjahjo di Kantor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Senin (5/8).

Baca juga: DPR Sulit Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Lebih lanjut, ia mengatakan memang aturan larangan napi koruptor menjadi ranah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum untuk dimuat syarat pencalonan dalam Pertaturan KPU.

"Nanti bisa (melalui) penyempurnaan di PKPU (Pilkada 2020). Kemarin sudah rapat dengan Komisi II DPR, perwakilan kemendagri dan juga Bawaslu," kata Tjahjo.

"Tapi, saya kira (aturan tersebut) akan diselesaikan dengan anggota DPR terpilih nanti (periode 2019-2024). Dimana sebagai agenda awal revisi Undang-Undang (Pemilu No 7/2017)," tandas Tjahjo. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Pemerintah masih Dalami Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
02/8/2025 18:40
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Pemilu Lokal dan Nasional, Titi Usulkan Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Diperpanjang
27/7/2025 16:54
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Legislator PDIP Nilai Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD sebagai Kemunduran Demokrasi
25/7/2025 21:29
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Diduga Intimidasi Wartawan, Asisten Pribadi Gubernur Kaltim Disorot
22/7/2025 15:56
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
PKB Usul Kepala Daerah Sekalian Dipilih DPRD
04/7/2025 17:04
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
Mensos Ajak Seluruh Pihak Awasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
01/7/2025 10:06
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.

LOAD MORE

Opini

Demokrasi di Balik Simbol
24/8/2025 22:46
Mengintip Cara Berpikir IGK Manila
24/8/2025 21:53
Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti
22/8/2025 21:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved