Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkat tangan (OTT) di wilayah Jakarta Selatan, Rabu (31/7) malam. OTT itu menjaring Direksi Angkasa Pura II.
"Ya benar, KPK mengonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan yang dilakukan malam ini di daerah Jakarta Selatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8).
OTT itu merupakan penindakan setelah adanya laporan masyarakat terkait adanya transaksi pihak BUMN.
Dugaan sementara, telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu Direksi di PT Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTI.
Baca juga: Operasi Tangkap Tangan, KPK Ciduk Direksi PT Angkasa Pura II
Dari OTT tersebut, KPK menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam transaksi saat operasi senyap dilakukan.
"Tim KPK telah mengamankan 5 orang dari unsur Direksi PT AP II, pihak dari PT INTI, dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," tukas Basaria.
Basaria menambahkan, dari giat tangkap tangan itu, diamankan pula uang dalam pecahan dolar Singapura yang dijumlahkan setara dengan Rp1 miliar.
Beberapa orang yang diamankan telah dibawa ke gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.
"Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, KPK akan memaksimalkan waktu 24 jam ini sebelum menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut," tutup Basaria. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved