Politisasi SARA Ancam Kebebasan Sipil

MENGUATNYA politisasi SARA menjelang Pemilu 2019 telah memicu turunnya nilai dua aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018, yakni kebebasan sipil dan hak politik.

Beberapa kalangan mengemukakan hal itu menanggapi hasil survei BPS ihwal indeks demokrasi di Indonesia yang meningkat 0,28 poin menjadi 72,39 dari 72,11 pada 2017.

Akan tetapi, penaikan IDI 2018 itu hanya disumbang nilai aspek lembaga demokrasi sebesar 2,76 poin. Adapun nilai dua aspek lain, yaitu kebebasan sipil dan hak politik, justru mengalami penurunan 0,29 poin dan 0,84 poin jika dibandingkan dengan nilai di 2017.

"Politisasi itu (SARA) memang luar biasa. Salah satu instrumen yang punya poin paling besar itu interaksi antarwarga dalam merespons isu sosial politik," kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, di Jakarta, kemarin.

Dalam IDI 2018, aspek kebebasan sipil mendapat nilai 78,46 atau turun dari 78,75 pada 2017. Dalam aspek itu, Indonesia pernah meraih ka-tegori baik (di atas 80 poin) di periode 2009-2011 dan 2014-2015. Untuk titik terendah terjadi pada 2016 sebesar 76,45 poin (Media Indonesia, 30/7).

Menurut Fadli, polarisasi politik berbasis SARA pada pesta demokrasi tidak bisa dihindari karena banyak persoalan tidak diselesaikan secara baik, antara lain masifnya hoaks dan ujaran kebencian.

"Rakyat perlu diberi pendidikan politik untuk meningkatkan IDI. Keterbelahan sosial tidak produktif bagi demokrasi. Perbedaan pilihan politik dianggap kesalahan dan membuka ruang permusuhan. Fakta ini menjadi masalah di negeri ini dalam membangun demokrasi," lanjut Fadli.

Selain aspek kebebasan sipil yang menurun, BPS juga mencatat aspek hak politik tergolong rendah selama 2018. Hak politik rakyat mengawasi pemerintah turun dari 56,16 menjadi 54,28 pada 2018.

Pengamat politik dari LIPI, Syamsuddin Haris, sependapat dengan Fadli. Dia juga menggarisbawahi penurunan dua aspek dalam IDI 2018 itu disebabkan semakin meruncingnya politisasi SARA tersebut.

"Dua aspek itu menurun selain karena menguatnya politisasi SARA, juga tingginya intoleransi dalam relasi sosial politik," ujar Syamsuddin.

Jadi acuan
Politikus PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengaku prihatin dengan masifnya hoaks jelang Pemilu 2019 yang menurunkan nilai aspek kebebasan sipil pada IDI 2018. "Ada orang yang sengaja menggunakan hoaks untuk menyebarkan informasi bernuansa fitnah, memecah belah, dan menyesatkan publik."

Panasnya pemilu karena banyak hoaks yang bertebaran di ruang publik, menurut Kepala BPS Suhariyanto, merupakan indikasi penggunaan ancaman dalam aspek kebebasan sipil.

"Kebebasan sipil turun karena ada indikasi meningkatnya penggunaan ancaman oleh masyarakat ke masyarakat. Saya harap warga bersatu dan kian solid dalam berdemokrasi," tutur Suhariyanto ketika memberikan penjelasan hasil survei IDI 2018, Senin (29/7).

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Wawan Kustiawan, akan menjadikan IDI 2018 acu-an untuk menyelesaikan berbagai kasus politik di daerah, seperti demonstrasi anarkistis, perbaikan pelayanan demokrasi, peningkatan kualitas DPT, dan peningkatan kualitas peradilan. (Mir/Ant/X-3)